UMP Sumsel 2026 Resmi Naik 7,10 Persen, Jadi Rp3,94 Juta per Bulan

[Lebay Pemilik Lapak 0]

FISKAL & MONETER

Rabu, 05 Juni 2013 09:20 wib

Widi Agustian - Okezone

Firmanzah. (Foto: Setkab)

JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menyatakan, selain penyesuaian harga BBM bersubsidi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menginstruksikan dilakukannya penghematan belanja kementerian dan lembaga yang bukan prioritas, dan tidak memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja,serta  pengentasan kemiskinan, dan program penting lainnya.

"Dalam APBN Perubahan 2013 telah dimasukkan program penghematan kementerian dan lembaga sebesar Rp24,6 triliun," ungkap Firmanzah, seperti dilansir dari laman Setkab, Rabu (5/6/2013).

Mengutip penjelasan Presiden SBY, Firmanzah menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan secara terbatas dan terukur adalah pilihan terakhir.

"Pilihan sulit dan tidak populer ini diambil untuk menyelamatkan fiskal dan ekonomi kita agar defisit tidak menjadi besar, dan tidak melanggar Undang-Undang sebesar tiga persen," jelas Firmanzah.

Menurut Firmanzah, kenaikan inflasi dipastikan tidak terhindarkan akibat kenaikan harga BBM itu, dan masyarakat miskin harus dilindungi, dan itu adalah tugas negara untuk memberikan perlindungan agar dampak inflasi bisa diminimalisir pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat kurang mampu.

Oleh karena itu, lanjut Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu, pemerintah dalam program penyelamatan fiskal akan membantu masyarakat kurang mampu.

"Sebenarnya membantu masyarakat yang kurang mampu itu tugas bersama, tugas negara kepada masyarakat miskin, tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah. Elemen-elemen di luar pemerintah seperti DPR dan Partai Politik, perlu memahami pentingnya untuk membantu masyarakat miskin," tukas Firmanzah.

Diuraikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) itu, tanpa adanya program kompensasi setiap kenaikan harga premium sebesar Rp1.500 per liter, sesuai hitungan Kementerian Keuangan, angka kemiskinan 2013 akan meningkat 2,61 persen, ditambah baseline sebesar target 10,5 persen, jadi angka kemiskinan bisa mencapai 13,11 persen di akhir 2013.

Tetapi dengan adanya program kompensasi, termasuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), kenaikan angka kemiskinan bisa ditekan hanya 0,72 persen, sehingga jika ditambah baseline sebesar target 10,5 persen, maka  angka kemiskinan pada 2013 hanya 11,22 persen.

"Jadi itu pentingnya BLSM utk menekan angka kemiskinan. Fiskal kita selamatkan tetapi orang miskin tidak bertambah dalam jumlah cukup besar," tegas Firmanzah.

Mengenai skema kompensasi yang disiapkan, menurut Firmanzah, ada Rp 29,6 triliun, dengan rincian: Program penanggulangan kemiskinan dimana di dalamnya ada program Raskin, beasiswa siswa miskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH); BLSM kepada 11,5 juta rumah tangga sasaran; dan  pembangunan infratsruktur desa untuk membangun irigasi dan sanitasi air bersih.

"Jadi tiga program ini merupakan satu paket dengan kenaikan BBM secara terbatas dan terukur," tegas Firmanzah. (wdi)

Berita Selengkapnya Klik di Sini [h=4]Berita Terkait: RAPBN 2013[/h]

• Dana BLSM Bukan dari Utang
  
• Hatta, Chatib & Armida Lobi-Lobi DPR
  
• Nilai Tukar Rupiah Disepakati Rp9.600
  
• Komisi XI: DPR Tidak Hanya Satu Partai
  
• "Chatib Basri Cuma Lakukan Hal yang Normatif"
  
• SBY Kumpulkan Menteri-Menteri Ekonomi Bahas RAPBNP 2013
  
• SBY Rangkul DPR Diskusi Penghematan Anggaran K/L
  
• Bahas RAPBN-P, SBY Bakal Sambangi "Penguasa" DPR
  
• More News...
  

 

 

 

Sumber