Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

[h=6]Ilustrasi. (Foto: Okezone)[/h]

MEDAN – Selama periode Januari-Maret 2013, perbankan di Sumatera Utara berhasil menjaring uang palsu (upal) senilai Rp.60,565 juta. Uang palsu yang terjaring itu terbagi atas berbagai pecahan, dengan total mencapai 1.011 lembar.Temuan uang palsu di sistem perbankan ini, meningkat sekitar 100 persen dibandingkan periode Januari-Maret 2012, yang hanya sekitar Rp.34,065 juta. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan temuan uang palsu pada bulan Maret 2013, yang mencapai Rp.29,265 juta. Sementara pada Januari dan Februari 2013, meski juga naik, namun masih terbilang belum mengalami lonjakan.

Deputi Direktur Divisi Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Wilayah IX Sumut-Aceh, Mikael Budi Satrio kepada Okezone, Kamis (2/5/2013) mengatakan, lonjakan temuan uang palsu di triwulan pertama ini memang sudah diprediksi sebelumnya. Hal itu sehubungan dengan meningkatnya peredaran uang di Sumatera Utara pada periode tersebut, seiring dengan periode pemungutan suara untuk pemilihan gubernur, yang berlangsung pada 7 Maret lalu.

“Ya seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya, bahwa peredaran uang yang cukup banyak pada periode Pilgub kemarin, juga linier dengan peredaran uang palsu. Karena disaat uang banyak beredar, disitu lah kesempatan para pemalsu untuk mendistribusikan upalnya. Kalau di Januari, kan cuma sekitar Rp.13 juta, sedangkan Februari sudah mulai sedikit di atas rata-rata, mencapai Rp.17 juta. Tapi relatif belum ada lonjakan lah itu,” jelasnya.

Mikael juga mengatakan, pihaknya sudah berupaya mengantisipasi agar peredaran upal ini dapat ditekan. Sosialisasi penerapan pengawasan upal oleh masyarakat dengan mengkampanyekan 3D terus dilakukan. Disamping itu, BI juga secara komprehensif telah berupaya membangun less cash society, dengan menstimulasi  perbankan menyediakan produk-produk sistem pembayaran online.

“Kita sudah antisipasi, dengan sosialisasi 3D (dilihat, diraba, diterawang). Kita juga sudah mencoba membangun perilaku transaksi online di masyarakat. Tapi ya harus kita akui belum maksimal. Lagipula, pada pemilihan gubernur lalu, peran transaksi tunai kan memang dominan. Jadi bukan karena kita gagal juga sebenarnya. Tapi memang karena lagi situasinya begitu,” tandasnya. (wdi)

 

 

Sumber