Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Logo Freeport. (Foto: Freeport)

 

 

 

JAKARTA - Indonesia Mining Association (IMA) melihat ada beberapa alasan kenapa PT Freeport Indonesia menolak untuk membangun pengolahan pemurnian penambangan atau smelter."Ada kajian tecno ekonomi. Ekonomis atau tidak, masih dikaji dulu. Ada masalah investasi, pinjaman dan segala macam. Persoalan bukan hanya itu. Kita ada persoalan nontecno ekonomi seperti infrastruktur, listrik, fiskal insentif, industri hilir yang menampung semua produk kita," ujar Direktur Eksekutif IMA, Syahrir AB, di Jakarta, Minggu, (31/3/2013).

 

Syahrir menjelaskan, itu yang kita sedang lihat lagi dan masih dikaji. Jadi tidak bisa dilihat hanya ekonomis atau tidaknya. "Kami sudah melakukan kajian itu dengan ITB. Katakanlah ekonomis, tapi listriknya tidak ada bagaimana. Infrastrukturnya tidak ada, mana bisa," jelasnya.

 

"Sekarang sedang dikaji ulang. Dilihat lagi beberapa kemungkinan. Kongkritnya nanti tunggu tanggal 10-11 April, ada seminar di Kementrian ESDM, itu sudah final. Saya tidak bisa keluarkan sekarang," sambungnya

 

Namun menurut Syahrir, persoalan besarnya bukan masalah ekonomis tidak ekonomis. "Bisa ekonomis tapi butuh waktu bangun sampai 2017. Bisa tidak itu dilakukan?  Tidak bisa karena UU mengatakan membangun itu sampai 2014. Kita berada sembilan bulan sebelum Januari 2014. What we have to do now. Kita akan cari penyelesaian," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mendesak PT Freeport Indonesia untuk membangun pengolahan pemurnian penambangan atau smelter di Indonesia. Jika tidak, maka ESDM akan menjerat dengan UU Mineral dan Batubara nomor 4 Tahun 2009.

 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan akan meminta Freeport membangun pengolahan pemurnian tambang atau smelter di dalam negeri. Hal tersebut sudah seiring tercantum dalam poin renegosiasi yang dilakukan pemerintah dan pihak Freeport. "Saya harus menjalankan undang-undang, pokoknya undang-undang harus jalan, saya kan pemerintah," katanya.

 

Dia mengatakan, alasan Freeport yang mengatakan pembangunan smelter kurang ekonomis, dapat diakali dengan adanya insentif yang diberikan maupun penempatan lokasi smelter yang lebih strategis. "Itu akan ekonomis kalau ada insentif, dan penentuan lokasi yang dekat dengan sumber energi," tuturnya. (wdi)

 

 

 

Sumber