RUPSLB Sepakat BSI (BRIS) Jadi Bank BUMN, Kini Sandang 'Persero'

[Parno Pemilik Lapak 0]

---- Produktivitas sumber daya manusia membutuhkan program pengembangan berkelanjutan untuk menjadikan SDM Indonesia mampu bersaing

 

Prediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu sepuluh negara besar dunia telah menimbulkan 'huru-hara' yang berdampak positif dan negatif sekaligus.  Berdampak positif karena memberi rasa bangga dan percaya diri lebih besar bagi kita karena Indonesia semakin dihargai dan diperhitungkan dalam percaturan antar bangsa. 

 

Namun, kondisi tersebut sekaligus berdampak negatif karena rentan terhadap terbentuknya ekspektasi berlebihan yang menghasilkan ekonomi biaya tinggi versi baru. Euforia mimpi menjadi negara besar membangun ekspektasi berlimpah ruah dan bisa menghasilkan persepsi ‘menyesatkan’ bahwa sepertinya posisi sebagai negara besar sudah akan teralisasi dalam waktu dekat sehingga banyak pihak merasa perlu ‘menyesuaikan’ harga jual jasa atau produknya dan berekses pada terjadinya peningkatan biaya produksi

 

Bila hal seperti ini terus berlanjut, bisa jadi bukan posisi sebagai negara besar yang akan kita raih tetapi malah akan mendorong keterpurukan ekonomi. Kita tidak perlu bermimpi menjadi negara besar karena negara kita sudah punya banyak prasyarat sebagai negara besar. Khusus tentang prasayarat perekonomian seperti GDP dan aspek ekonomi lainnya, kesemuanya itu tidak bisa dicapai hanya dengan 'bermodal' mimpi.

 

Untuk bisa menjadi negara besar, kita perlu menyiapkan diri. Boleh saja kita punya target waktu kapan menjadi negara besar, tetapi sepatutnya kita realistis dan punya tahapan program yang sistematis.  Jangan sampai target menjadi negara besar dipatok oleh pihak lain. 

 

Bersiap menjadi besar

 

Dari riset yang dilakukan Arrbey Innovation and Competitiveness Center pada perusahaan-perusahaan yang berhasil menjadi besar, setidaknya ada tiga prasyarat strategis yang perlu disiapkan yaitu strategic human capital, strategic innovation, dan strategic entrepreneurship.

 

Tentu saja mengelola perekonomian negara agar menjadi besar tidak bisa disamakan dengan mengelola perusahaan besar.  Setidaknya ada dua prasyarat strategis lainnya untuk menyiapkan diri menjadi negara besar yaitu strategic infrasturucture dan strategic political economi. Lima prasyarat strategis tersebut diberi nama The 5 Arrows of Competitiveness Strategy dengan uraian sebagai berikut:

 

1.    Strategic Human Capital

 

Produktivitas sumber daya manusia membutuhkan program pengembangan berkelanjutan untuk menjadikan SDM Indonesia mampu bersaing dengan SDM negara-negara lain khususnya di kawasan ASEAN, baik secara kualitas maupun kuantitas.  Kita punya banyak SDM hebat yang berprestasi luar biasa tetapi jumlahnya perlu ditambah lebih banyak lagi.

 

Untuk menjadikan SDM Indonesia lebih berkualitas dengan jumlah lebih banyak, dibutuhkan kebersamaan dan koordinasi antar berbagai lembaga dan pihak di Indonesia. Sekolah, perguruan tinggi dan lembaga pembelajaran lainnya perlu bersinergi dengan berbagai lembaga negara seperti Dewan Produktivitas Nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi maupun lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang dikelola swasta dan pemerintah.

 

2.    Strategic Innovation

 

Komite Inovasi Nasional dan berbagai lembaga inovasi yang dikelola swasta dan pemerintah perlu merapatkan barisan merancang program inovasi nasional yang terpadu dan berkelanjutan.  Indonesia perlu berani mengambil fokus yang tajam untuk mempercepat inovasi di bidang dan komunitas tertentu.

 

Kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong research & development dan menghasilkan inovasi perlu terus dikembangkan agar terjadi gerakan inovasi nasional. Inovasi tidak cukup sekedar menjadi hasil output R&D di laboratorium, tetapi perlu didorong menjadi gaya hidup yang efektif meningkatkan daya saing. Pengalaman menggairahkan kewirausahaan nasional dalam beberapa tahun terakhir ini bisa digunakan sebagai inovasi menggairahkan inovasi.

 

3.    Strategic Entrepreneurship

 

Kegairahan memulai bisnis baru sebagai wujud implementasi entrepreneurship telah menjadi gejala nasional yang efektif menggerakkan potensi bangsa khususnya generasi muda. Kemajuan kewirausahaan mencapai titik akselerasinya dalam tiga tahun terakhir ini terutama sejak digelarnya Gerakan Kewirausahaan Nasional.

 

Dalam kapasitas tugas mengetuai Tim Koordinasi Nasional Pengembangan Wirausaha Kreatif di Kemenko Perekonomian RI yang memprakarsai GKN sejak 2010 lalu, saya memperhatikan ada beberapa ruang kebijakan yang membutuhkan perhatian pemerintah dan berbagai pihak lainnya agar entrepreneurship menjadi semakin efektif, yaitu pemberlakuan regulasi yang memudahkan memulai bisnis baru dan pengembangan start-up capital secara komprehensif melalui model angel capital, venture capital dan program-program kemitraan usaha.

 

4.    Strategic Infrastructure

 

Sudah menjadi perhatian dan agenda nasional beberapa tahun terakhir ini untuk mempercepat pembangunan infrastuktur.  Pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, sarana telekomunikasi dan infrastuktur lainnya tidak terhindarkan perlu segera direalisasikan secara masif dan efektif.

 

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengikutsertakan pelaku usaha swasta dalam dan luar negeri asal tetap mengutamakan harkat hidup masyarakat yang mampu maupun belum mampu. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan daya saing nasional melalui penghematan biaya logistik dan biaya lain bagi dunia usaha.

 

5.    Strategic Political Economy

 

Apa betul kita benar-benar perlu menjadi negara dengan perekonomian sepuluh besar atau tujuh besar dunia?  Bukankah lebih baik kita meningkatkan kesejahteraan keseluruhan rakyat?  Kalau Indonesia menjadi negara dengan kemampuan ekonomi besar bahkan termasuk lima besar dunia sekalipun tetapi ‘kue’ ekonomi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, apalagi kalau mereka adalah afiliasi perusahaan multinasional dari mancanegara, sementara rakyat kebanyakan jauh tertinggal dengan disparitas kemampuan perekonomian yang sangat jauh, apakah hal itu membahagiakan kita?

 

Kalau sudah membahas hal-hal strategis political economy seperti ini, kita akan teringat nama-nama ekonom ternama seperti Malthus, Hegel, Marx, Adam Smith atau Keynes.  Dan jadilah kita masuk dalam perdebatan mazhab kapitalis, sosialis, tradisionalis, liberal atau neolib. Perdebatan tentang perlu-tidaknya Indonesia menjadi negara besar tidak bisa dilepaskan dari mazhab political economy.

 

Perlukah Indonesia punya “angka ekonomi” yang layak dikategorikan sebagai negara besar?  Tidak kurang dari seorang Ben Bernanke, Chairman The Federal Reserve Amerika yang menggarisbawahi Money doesn’t buy happiness.  Pada suatu kesempatan Bernanke berucap “The ultimate purpose of economics, of course, is to understand and promote the enhancement of well-being”. 

 

Sehingga kata Bernanke, pengukuran yang digunakan oleh ekonom seperti gross domestic product dan personal consumption expenditures tidaklah cukup untuk menjadi indikator kesejahteraan. “We should see better and more direct measurements of economic well being,” lanjut Bernanke, sambil  menyebut indeks Gross National Happiness yang digunakan di Kerajaan Bhutan dan Better Life Index oleh OECD yang membandingkan quality-of-life indicators antar negara.

 

Apapun mazhab political economy yang kita anut, pada dasarnya bertumbuh dan menjadi lebih besar perlu terus diupayakan oleh perusahaan maupun negara. Hanya saja menjadi besar tidak perlu dipaksakan, apalagi kalau sampai mengorbankan harkat hidup orang banyak yang belum sempat menikmati tingkat kesejahteraan di level tertentu. 

 

*Chief Strategy Consultant ARRBEY

 

 

 

Sumber