Khofifah Sahkan UMK Jatim 2026: Surabaya Tertinggi, Situbondo Terendah

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah dinilai kurang cermat dalam perencanaan kebijakan subsidi bahan bakar minyak.

 

Komaidi mengatakan pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan asumsi-asumsi yang digunakan. “Saat ini relatif tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah karena menambah kuota relatif sulit,” kata Komaidi Notonegoro, pengamat energi dari ReforMiner Institute, kepada Bisnis, Senin (26/11/2012).

 

Selain itu, imbuhnya, tahun fiskal 2012 tinggal sebentar lagi serta masa sidang DPR segera habis.

 

Yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah menyelesaikan akar masalahnya, yaitu dengan memperkecil disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi. Namun, untuk 2013 terlihat sulit untuk menaikkan harga BBM subsidi.

 

“Saya kira fokusnya sudah untuk 2014. Jika berani menaikkan saya kira 'luar biasa',” ujarnya.

 

Di sisi lain, menurut Komaidi, banyaknya penyelewengan BBM subsidi serta daerah yang mengalami over kuota BBM subsidi berakar dari penetapan kuota BBM subsidi yang lebih rendah dari realisasi tahun 2011. Kebijakan tersebut diputuskan dengan dasar keyakinan pemerintah bisa menaikkan harga dan membatasi subsidi.

 

Namun, faktanya kedua hal tersebut tidak berjalan, itu yang menyebabkan kondisi over kuota yang terjadi saat ini. Yang harus diperbaiki adalah masalah tranparansi. Seharusnya pemerintah menelusuri berapa jumlah yang keluar dari kilang kemudian masuk ke SPBU. (bas)(Foto:kominfo.go.id)

 

 

 

Sumber