Pelni Diskon Harga Tiket Kapal 30 Persen Saat Periode Mudik Lebaran

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:  Kementerian Pekerjaan Umum meminta pihak swasta untuk dapat mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan ketahanan air.

 

Menteri Pekerjaan Umum  Djoko Kirmanto mengatakan peluang untuk berinvestasi di bidang sumber daya air sangat baik mengingat potensi air Indonesia besar tetapi belum tergarap optimal.

 

"Sejauh ini dukungan pendanaan berasal dari pemerintah, swasta, BUMN dan BUMD. Di Kementerian PU melalui DIPA ( daftar isian pelaksanaan anggaran) sumber daya alam, kemungkinan swasta berinvestasi dalam penyediaan air minum masyarakat sangat terbuka termasuk untuk mengembangkan listrik. Potensi air kita bisa menghasilkan listrik 75GK watt," ujar Djoko Kirmanto dalam kongress XIX Persatuan Insinyur Indonesia di Hotel Sultan hari ini, Senin (26/11/2012).

 

Jumlah 75GK watt, ungkap Djoko merupakan jumlah yang sangat besar melebihi kondisi daya listrik kita saat ini. Lebih lanjut, Djoko Kirmanto juga mengundang para insinyur untuk bekerja sama dalam meningkatkan keahlian dan membangun infrastruktur air dan listrik tenaga air.

 

"Pembangunan infrastruktur air akan mahal tetapi sangat ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan polusi," ujarnya.

 

Keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur air semakin dinilai penting karena untuk meningkatkan rasio air dari 52 (kondisi saat ini) ke 100 diperkirakan menelan biaya Rp500 triliun. Utuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum terus berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan rasio air.

 

“Untuk meningkatkan rasio air kita menjadi 100 dibutuhkan biaya sekitar Rp500 triliun. Tantangan untuk meningkatkan rasio air Indonesia ialah ancaman sedimentasi dan mempertahankan fungsi waduk sesuai dengan rencana pembangunan. Waduk juga harus masuk dalam RTRW untuk mengurangi dampak sosial,” ujarnya.

 

 Sejauh ini untuk mengembangkan daya tampung, Kementerian PU mengoptimalkan embung dan situ. Adapun tahun ini Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun 70-100 embung dan berencana membangun 300 embung baru di tahun 2013. Kebanyakan embung itu akan berada di wilayah NTB dan NTT.

 

Lebih lanjut Djoko Kirmanto menjelaskan pihak Kementerian PU akan mengembangkan regulasi kerja sama public private partership (PPP) khususnya dalam hal keterlibatan swasta dalam sumber daya air (sut). 

 

 

 

Sumber