Sinergi Kementan-TNI Salurkan 10 Ton Bahan Pangan ke Bener Meriah Aceh

[Parno Pemilik Lapak 0]

KUTA: Pemerintah sedang mempertimbangkan sejumlah opsi pascapembubaran BP Migas dan meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tetap tenang karena semua kontrak tetap dapat dilanjutkan.

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengajak semua pihak menunggu hasil revisi UU Migas dari DPR.

 

“Kita tunggu seperti apakah badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan hulu migas Indonesia,” katanya di sela-sela pertemuan dengan para kontraktor migas yang tergabung dalam KKKS di Kuta, Jumat (16/11/2012) malam.

 

Tugas dan fungsi BP Migas kini berada di pundak Menteri ESDM selaku Ketua Satuan Kerja Sementara Pelaksana Migas untuk memberi kepastian kepada KKKS yang sudah terikat kontrak agar dapat melanjutkan aktivitas. Dia juga berhak menandatangani segala surat terkait pengiriman ekspor migas.

 

Respons pemerintah, kata Wacik, sangat penting mengingat industri migas yang padat modal akan sangat bergantung pada operasional. Selain itu, pendapatan negara dari sektor migas per harinya sebesar Rp 1 triliun atau Rp300 triliun setiap tahun dapat berpengaruh siginifikan jika sewaktu waktu terjadi pemberhentian produksi migas.

 

Soal keabsahan KKKS, Wacik menegaskan kendati tanda tangan kontrak atas nama BP Migas, tetap mengacu Perpres No 95 tahun 2012 yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk terus melanjutkan kontrak agar kinerja para kontraktor migas tidak terpengaruh dalam proses transisi revisi UU tersebut.

 

Kalangan KKKS BP Migas mengaku terkejut dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi putusan untuk membubarkan BP Migas, namun mengapresiasi pemerintah yang cepat tanggap untuk melanjutkan kontrak.

 

Lukman Ahmad Mahfud, Dirut PT Medco Energy International Tbk mengatakan pemerintah sejauh ini merespons cepat putusan MK dengan mengadakan korrinasi yang intensif pada Rabu (14/11) lalu dan meyakinkan pemerintah tetap melanjutkan sistem kontrak  kerja sama, pascapembubaran BP Migas.

 

“Setelah Perpres No 95 tahun 2012 ditandatangani, kami baru lega karena bisa memberikan kepercayaan kembali, karena sebagai perusahaan perdagangan yang mempunyai share internasional dimanal level kepercayaan merupakan hal yang penting sehingga bisa kembali diterima baik oleh investor,” ungkapnya.

 

Senada dengan Mahfud, CEO PT Energi Pasir Hitam Indonesia Sammy Hamzah yang juga salah satu pengurus Indonesian Petrollium Association (IPA) mengapresiasi kinerja pemerintah untuk melanjutkan kerja sama kontrak KKKS dan melanjutkan operasional seperti biasanya.

 

Ia juga menambahkan IPA siap menjadi mitra dan memberi masukan pemerintah akan persoalan yang menyangkut perbaikan dan pembenahan terkait pengelolaan Migas dan pembentukan pelaksana hulu migas yang baru.        

 

CEO Chevron Jeff Shellebarger menegaskan komitmennya akan terus meningkatkan kepercayaan diri dengan pihak pemerintah dan terus membina hubungan dalam rangka meningkatkan kerpercayaan tersebut. (k2)

 

 

 

Sumber