RUPSLB Sepakat BSI (BRIS) Jadi Bank BUMN, Kini Sandang 'Persero'

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

JAKARTA - Maraknya aksi demo buruh di tanah air dinilai lantaran upah pekerja dan buruh di Indonesia selama ini dianggap tidak layak. Apalagi bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dengan upah yang didapatkan tidak akan sebanding.Menyingkapi perkembangan aksi buruh tersebut, maka Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan buruh dan pekerja di Indonesia dengan cara-cara yang konstruktif.

 

Selain itu, SPSI juga mengatakan bahwa praktek kerja outsourcing merupakan perbudakan di zaman modern.

 

"Kami berpandangan bahwa upah para pekerja dan buruh di Indonesia yang selama ini sangatlah tidak layak, selain itu kami berkomitmen untuk memperjuangkan dan menghentikan semua praktek kerja outsourcing di seluruh Indonesia karena itu merupakan perbudakan," ujar Ketua DPP SPSI Andi Harianto Sinulingga dalam keterangan yang diterima Okezone, Jumat (16/11/2012).

 

Andi juga mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan yang pasti dan melaksanakan dengan konsisten peningkatan upah buruh sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan segera menindak pelaku usaha yang masih melakukan praktek kerja outsourcing.

 

SPSI juga mengapresiasi dan mendukung  aksi-aksi perjuangan buruh dan pekerja terkait dengan peningkatan upah buruh dan penghentian praktek kerja outsourcing, sepanjang aksi-aksi tersebut dilakukan dengan konstruktif dan tidak anarkis.

 

"Kami mendukung aksi perjuangan buruh sebagai upaya peningkatan upah buruh, namun kami menolak dengan keras aksi-aksi buruh dan pekerja yang nyata-nyata melakukan tindakan anarkhis dengan cara memaksa, menggunakan kekerasan terhadap pekerja lain dengan alasan solidaritas sesama buruh dan pekerja," ungkapnya.

 

Terkait dengan aksi anarkisme tersebut, SPSI mendesak pemerintah, aparat kepolisian untuk menindak tegas aksi-aksi anarkis tersebut. (wdi)

 

 

 

Sumber