Tugure Bukukan Investasi Naik 57 Persen Jadi Rp254 M Sepanjang 2025

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA-- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 bertujuan agar industri minyak dan gas bumi tidak vakum dalam seluruh kegiatannya.

 

"Industri minyak dan gas bumi itu penting bagi negara dan masyarakat," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini dalam pertemuannya dengan pegawai eks BP Migas di Jakarta, Kamis (15/11/2012).

 

Dia mengatakan, dalam pasal 1 Perpres itu disebutkan seluruh tugas BP Migas dialihkan ke Kementerian ESDM, seperti Tugas Pokok dan Fungsi badan tersebut. Pasal dua menurut dia, semua kontrak kerja sama yang telah ditandatangani BP Migas tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak tersebut.

 

"Poin ketiga, seluruh proses pengelolaan yang dijalankan BP Migas dilanjutkan Kementerian ESDM," ujarnya.

 

Menurut dia, keberadaan pegawai eks BP Migas sebagai pahlawan tanpa tanda jasa karena berkontribusi menghasilkan Rp560 triliun bagi negara dalam pelaksanaan kegiatan migas.

 

Kepala Divisi Humas Sekuriti Formalitas eks BP Migas Hadi Prasetyo mengatakan saat ini ada 302 kontrak kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Migas. Menurut dia, dari jumlah tersebut sudah 67 yang berproduksi.

 

"67 sudah berproduksi, dan sisanya masih eksplorasi," paparnya.

 

Hadi mengatakan, operasional dan kegiatan BP Migas akan tetap berjalan di kantornya saat ini yaitu di Wisma Mulia Jakarta Selatan.

 

Menurut dia, saat ini ada 13.600 pegawai eks BP Migas, yang terdiri dari 760 pegawai tetap non-Pegawai Negeri Sipil dan 600 orang pekerja alih daya. Dia mengatakan, setelah keputusan MK itu tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja terkait keputusan MK.

 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan tokoh intelektual muslim atas gugatan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) bertentangan dengan UUD 1945.

 

"Mengabulkan sebagian permohonan pemohon," kata Ketua MK, Mahfud MD dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, di Jakarta, Selasa (13/11).

 

MK membatalkan pasal 1 angka 23 dan pasal 4 ayat, pasal 41 ayat 2, pasal 44, pasal 45, pasal 48, pasal 59 huruf a dan pasal 61 dan pasal 63 UU Migas bertentagan dengan UU 1945. Pasal itu yang menyatakan bahwa pengelolaan migas ini diserahkan ke BP Migas yang merupakan wakil dari pemerintah.

 

"BP Migas inkonstitusional dan MK berhak memutus sesuatu yang tidak konstitusional," tukas Mahfud.

 

Dalam masa transisi dengan hilangnya BP Migas, MK memerintahkan Pemerintah dan Kementerian terkait memegang kendali hingga terbentuknya organ baru.

 

"Segala hak serta kewenangan BP Migas dilaksanakan oleh Pemerintah atau BUMN yang ditetapkan" ujarnya.

 

Undang-Undang Migas digugat ke MK oleh Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris dan politisi muslim Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat pula sebanyak 12 ormas Islam.

 

????Mereka menggugat Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Migas karena dinilai pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa.(Antara/msb)

 

 

 

Sumber