Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Forum Buruh DKI Jakarta menyambut baik keputusan rapat Dewan Pengupahan DKI yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2013 sebesar Rp2.216.243 atau 112 % dari kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja lajang sebesar Rp1.978.789.

 

"Kenaikan UMP lebih tinggi 12% dari KHL didasarkan pada proyeksi inflasi tahun depan (2013) sebesar 4,9% ditambah pertumbuhan DKI 6,7%," kata pimpinan Forum Buruh DKI Muhammad Rusdi, Rabu (14/11/2012).

 

Penetapan UMP DKI Jakarta ditetapkan oleh Dewan Pengupahan pada Rabu malam.

 

Kenaikan tersebut, menurutnya, cukup signifikan dalam 6 tahun terakhir, di mana UMP-nya senantiasa di bawah angka survei KHL yang berkisar pada 81%, 84%, dan 92%.

 

"Sebagai ibu kota negara, UMP DKI masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand," kata Muhammad Rusdi, yang juga Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

 

"Apalagi dibandingkan Singapura, Korea, dan Jepang," tambahnya.

 

Dia menjelaskan bagi pengusaha usaha kecil menengah (UKM) yang tidak sanggup membayar UMP tersebut, sesuai ketentuan dapat menangguhkan pemberlakuan dengan menyampaikan kondisi keuangan perusahaan dalam 2 tahun, "Karenanya tidak ada alasan bagi pengusaha untuk membayar upah di bawah UMP Rp2.216.243," katanya. (Antara/bas)

 

 

 

 

Sumber