KKP Setor PNBP Rp775 M, Disokong Izin Pemanfaatan Ruang Laut

[Parno Pemilik Lapak 0]

BATAM: Pemerintah berencana menutup sementara atau moratorium kegiatan penangkapan ikan jenis Napoleon di kawasan Anambas, Kepulauan Riau karena jenis ikan tersebut diyakini semakin langka populasinya. 

 

"Kami memang berencana mengeluarkan moratorium ikan Napoleon, tapi kami belum tahu berapa persis jumlahnya saat ini," kata Sekjen Kementerian Kelautan Perikanan Gellwynn Jusuf di Batam hari ini (14/11/2012). 

 

Meski masih dalam tahap perencanaan, menurut Gellwynn jumlah ekspor ikan hidup Indonesia untuk tujuan ekspor pasar Hongkong dan China sangat besar termasuk ikan Napoleon. Sehingga dikhawatirkan populasi ikan Napoleon akan mengalami kepunahan jika tidak dilakukan moratorium. 

 

Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Narmoko Prasmadji mengungkapkan ikan Napoleon masuk dalam CITES Appendix 1. 

 

"Belum ada moratorium, tapi Napoleon sudah masuk CITES dan masuk kategori hampir punah," papar dia. 

 

Menurutnya, sebelum menerapkan kebijakan moratorium kegiatan penangkapan Napoleon, pihaknya harus memiliki data persis populasi Napoleon yang ada di kawasan Kepulauan Anambas, Kepri. 

 

Namun ia menegaskan ikan Napoleon saat ini dalam status perlindungan yang sangat ketat dan tindakan karantina yang luar biasa. 

 

"Yang jelas biasanya kami hambat untuk tidak di ekspor. Di Kepri, pihak Pemerintah Daerah tidak boleh menjadikan Napoleon sebagai andalan, dan tidak boleh diproduksi," kata dia.(K17/Bsi)

 

 

 

Sumber