KKP Setor PNBP Rp775 M, Disokong Izin Pemanfaatan Ruang Laut

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kawasan pangan terpadu skala luas di Merauke atau Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang dicanangkan secara remsi pada 2010 mandeg atau bisa dikatakan 'mati suri', karena pemerintah daerah tidak mampu melanjutkan program nasional tersebut.

 

 

Mantan Bupati Merauke periode 2005-2010 Jhon Gluba Gebze menilai persoalan tidak berjalannya Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) bukan disebabkan persoalan masyarakat ada dan lahan ulayat, tetapi lebih disebabkan ketidakmampuan pemerintah daerah Merauke dalam melanjutkan program tersebut.

 

 

"Kondisi MIFEE saat ini mati suri. Tidak benar kalau masyarakat adat yang menjadi kendala, tetapi birokrasi di daerah yang menjadi hambatan," ujarnya kepada Bisnis, hari ini.

 

 

Dia menuturkan solusi untuk dapat melanjutkan MIFEE dengan mengefektifkan peran pemerintah daerah Merauke. Jika Pemda Merauke tidak dapat mengatasi persoalan tersebut, katanya, maka perlu dibentuk Otorita Pertanian Merauke. Namun, tidak diperlukan membuat badan otorita jika pemda dapat mengatasi seluruh persoalan pangan skala luas di Merauke tersebut.

 

 

"Tidak perlu membuat badan selama pemda bisa mengelola, ini kebijakan nasional, ini kepentingan orang banyak. Kalau seandainya pemda tidak bisa jalan, daripada ini terbengkalai, maka harus ada badan otorita."

 

 

Gebze memaparkan MIFEE fokus pada optimalisasi lahan milik masyarakat setempat yang sudah terbangun, tetapi belum digarap dengan optimal, yaitu melalui mekanisasi pertanian. Fokus kedua, katanya, pengelolaan lahan pertanian skala luas.

 

 

Untuk mengatasi kemdandegan program MIFEE, katanya, maka pemerintah pusat dan Pemprov Papua dan Pemda Merauke perlu duduk bersama untuk mencari solusi agar food estate itu dapat jalan kembali.

 

 

"Ini di-clear-kan masalahanya apa. Nanti cuman tuduhan, rakyat kecil yang dituduh jadi biang kerok. Padahal, biang kerok adalah birokrasi, kalau urusan dengan masyarakat ulayat saya yang selesaikan, saya kasih garansi, saya kasih jaminan. Yang penting diatur dalam keputusan."

 

 

Menurutnya, beberapa investor yang sebelumnya hendak masuk ke Merauke justru batal dan pindah ke lokasi lainnya. (arh)

 

 

 

Sumber