KKP Setor PNBP Rp775 M, Disokong Izin Pemanfaatan Ruang Laut

[Parno Pemilik Lapak 0]

NUSA DUA: Pemerintah dan pelaku usaha mendorong industri perdagangan berjangka komoditas Indonesia untuk menjadi acuan harga di Indonesia sendiri meski sejumlah BUMN pengelola komoditas masih menjual di luar pasar.

 

 

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan industry perdagangan berjangka Indonesia masih memiliki potensi besar membentuk harga acuan dunia mengingat Indonesia sebagai produsen dan pemasok utama dunia sejumlah komoditas. Antara lain crude palm oil (CPO), karet, kopi, lada emas dan timah.

 

 

“Saat ini komoditas itu sudah diperdagangkan di bursa berjangka luar negeri,” katanya saat membuka seminar peran perdagangan berjangka komoditas dalam penguatan perekonomian nasional di Nusa Dua, Bali, Selasa (13/11).

 

 

Perkembangan industri perdagangan berjangka di Indoensia, lanjutnya, sangat dibutuhkan mengingat sebagai sarana linding nilai dan pembentukan harga komoditas nasional. Hal ini seiring dengan berkembangnya industri hilir dari sejumlah komoditas potensial dalam negeri.

 

 

Hal ini terbukti ekspor komoditas olahan CPO dan kakao meningkat tajam pada periode Januari hingga Agustus 2012. Ekspor kakao meningkat 34,4% atau mencapai 133.900 ton dengan nilai ekspor sekitar US$339 juta. Adapun  CPO mampu menembus angka 8,6 juta ton atau meningkat 48,82% dengan nilai US$8,8 miliar.

 

 

Meski CPO dan kakao mengalami kenaikan ekspor, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul R Sempurnajaya mengatakan pembentukan acuan harga masih mengalami kendala. “Hal itu dikarenakan belum kompaknya perusahaan pemerintah pengelola komoditas untuk menjualnya di pasar berjangka,” katanya.

 

 

Masih banyak perusahaan BUMN, jelasnya, memperdagangkan komoditasnya di luar pasar berjangka. Mereka lebih memilih langsung ketemu pembeli dan bertransaksi di luar pasar berjangka. “Pada konteks ini perlu diciptakan citra positif perdagangan berjangka di Indonesia. Tercatat laporan kecurangan yang dihimpun dari nasabah turun dari 80 laporan per September 2011 menjadi sekitar 30 pada September 2012.” (arh)

 

 

 

Sumber