UMP Kalteng 2026 Naik 6,12 Persen Jadi Rp3,68 Juta

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA-Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengungkapkan BUMN yang masuk dalam konsorsium Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) akan mendapat saham mayoritas. Sementara untuk perusahaan BUMN mana yang akan masuk dalam konsorsium itu, Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN yang akan menentukan.

 

"BUMN mana yang akan terlibat itu Pak Dahlan sebagai Menteri BUMN yang tentukan. Nanti swastanya itu sebagiannya itu akan diganti oleh BUMN, dan BUMN itu nanti mayoritas" ujar Djoko Kirmanto (11/11).

 

Kepastian BUMN akan masuk dalam konsorsium pemrakarsa pembangunan jembatan sepanjang 30 kilometer itu pertama kali muncul pasca rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian beberapa waktu lalu.

 

Pasca rapat itu Djoko menjelaskan pemerintah telah sepakat pembangunan Jembantan Selat Sunda masih berproses dan tidak akan dibiayai oleh APBN. Pada kesempatan itu juga, Djoko menjelaskan pemerintah sudah sepakan akan melibatkan BUMN.

 

"Banyak pihak yang meragukan proses pembangunan Jembatan Selat Sunda. Pemerintah ingin tegaskan bahwa  semuanya sedang  berproses. Yang pasti tidak akan dibiayai oleh APBN dan pemerintah akan libatkan BUMN untuk member warna kehadiran pemerintah dalam proyek itu" papar Djoko Kirmanto.

 

Adapun pemrakarsa pembangunan jembatan dengan panjang mencapai 30 kilometer itu ialah PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang merupakan perusahaan patungan dari Artha Graha Group melalui PT Bangungraha Sejahtera Mulia, BUMD Banten dan Lampung.

 

Dengan masuknya BUMN maka komposisi GLBS itu akan ditambah perusahaan BUMN yang akan ditentukan oleh Dahlan Iskan.  "Nama konsorsium itu tetap GBLS hanya komposisinya ditambah masuknya BUMN" jelas Djoko Kirmanto.

 

Djoko Kirmanto menjelaskan posisi saham swasta yang sekarang 95% akan dikurangi karena nanti BUMN yang akan menjadi mayoritas.

 

Sebelumnya, Djoko Kirmanto juga memastikan bahwa pihak swasta sebagai pemrakarsa akan menerima apapun keputusan pemerintah. Djoko mengatakan bersaran komposisi keterlibatan BUMN nantinya tergantung pada mekanisme bussines to bussines.

 

"Pada prisipnya pemprakarsa tetap, BUMN masuk komposisinya tergantung dari bussines to bussines. Kalau  pihak swasta yang sekarang berapun besaran BUMN nanti dia tidak keberapatan, mau dia hanya 5 atau 50 atau 80 atau 90 % dia tidak keberatan" papar Djoko.

 

Sementara itu dihubungi secara terpisah beberapa waktu lalu, Dirut PT Graha Banten Lampung Sejahtera, Agung R Prabowo mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Agung Prabowo menegaskan pada prinsipnya pihaknya akan patuh dan loyal terhadap keputusan resmi pemerintah.

 

(Faa)

 

 

 

Sumber