Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Parno

Dongkrak daya saing, reformasi birokrasi perlu dipercepat

Recommended Posts

JAKARTA: Pemerintah diminta segera merealisasikan reformasi birokrasi dan pembangunan infrastuktur, menyusul turunnya tingkat daya saing Indonesia ke 46 dari 142 begara yang disurvei World Economic Forum (WEF).

 

Saat ini di Indonesia yang paling menonjol adalah hanya kondisi makro ekonominya. Selebihnya, tidak banyak memberikan daya tarik kepada pemodal.

 

Ekonom dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih menyatakan turunnya peringkat daya saing itu merupakan cerminan dari penilaian para investor yang menanamkan modalnya ke Indonesia.

 

“Ada dua hal yang menjadi penyebab turunnya daya saing Indonesia, yaitu dari aspek kelembagaan serta infrastruktur. Dari aspek kelembagaan, masalah korupsi menjadi penyebab utama birokrasi Indonesia berkinerja rendah,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.

 

Menurut Sri Adiningsih, kondisi tersebut juga berimbas pada masalah pembangunan infrastruktur. Maraknya korupsi membuat kegiatan pembangunan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

 

“Masalah lain, salah satu yang tidak dilakukan oleh birokrasi Indonesia adalah menyelesaikan permasalahan dengan target waktu tertentu. Perusahaan-perusahaan swasta memiliki mekanisme penyelesaian masalah, yaitu dengan membawa masalah yang ada ke level yang lebih tinggi jika tidak bisa diputuskan di level bawah,” tuturnya.

 

Salah satu akibat dari masalah tersebut adalah investor memilih menanamkan modalnya secara langsung ke negara tetangga, Malaysia.

 

Negara tersebut memberikan kepastian dalam investasi, sehingga daya saingnya cukup tinggi. Sejauh ini, negeri jiran itu menempati posisi jauh di atas Indonesia, yaitu 22.

 

“Hal ini karena dana untuk membiayai pembagunan sudah dipotong terlebih dulu oleh para pejabatnya. Ke depan masalah pengawasan birokrasi harus dikedepankan,” lanjut Sri Adiningsih.

 

Terkait dengan belanja modal untuk infrastruktur, pemerintah dalam RAPBN 2012 mengalokasikan dana Rp168,1 triliun atau 11,85% dari total RAPBN 2012. Alokasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan belanja pegawai.(api)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...