The Crucible of Wraeclast: Difficulty and Reward in Path of Exile 1

[Parno Pemilik Lapak 0]

BANJARNEGARA- Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mempersilakan Menteri BUMN Dahlan Iskan lapor ke Badan Kehormatan (BK) DPR terkait oknum anggota DPR yang meminta jatah kepada sejumlah badan usaha milik negara.

 

"Kalau sendirian `nggak` bisa, beliau harus bawa BUMN yang mengaku diperas, karena dalam laporan kemarin, Pak Dahlan Iskan statusnya sebagai Menteri BUMN yang dilapori oleh perusahaan pelat merah yang diperas. Buka saja semuanya, bagi saya itu `nggak` ada masalah," katanya di Banjarnegara, Sabtu.

 

Taufik mengatakan hal itu kepada wartawan saat menjalani masa reses di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

 

Ia mengatakan, pihaknya mendorong Menteri BUMN berani mengungkap nama-nama oknum anggota DPR yang melakukan praktik kongkalikong anggaran atau meminta jatah kepada sejumlah BUMN.

 

Menurut anggota DPR asal Daerah Pemilihan Jateng VII (Banjarnegara, Kebumen, Purbalingga) ini, praktik kongkalikong tersebut tidak hanya dilakukan oleh oknum anggota DPR, tetapi juga jajaran eksekutif dan yudikatif.

 

"Yang namanya kongkalikong, pasti ada `deal-deal` (transaksi, red.) politik dan dilakukan oleh dua belah pihak, sehingga pastinya ada oknum pemerintah juga, termasuk yudikatif. Sekarang kita lihat, berapa banyak hakim-hakim yang nakal, artinya kongkalikong ini tidak hanya menyudutkan anggota DPR, tetapi harus dibongkar semua, siapa pun yang terkait, bisa eksekutif, legislatif, maupun yudikatif," kata dia yang juga Sekjen DPP PAN itu.

 

Ia meyakini, masalah transaksi politik ini melibatkan eksekutif, khususnya pada biro-biro perencanaan.

 

Menurut dia, oknum eksekutif yang melakukan kongkalikong maupun transaksi politik harus dilaporkan kepada Presiden.

 

"Dalam biro perencanaan, ini tempatnya sesuatu yang bisa saja terjadi, hal negatif kalau tidak kuat iman," katanya.

 

Oleh karena itu, Taufik meminta Menteri BUMN segera membuktikan keberaniannya dengan melaporkan nama-nama oknum anggota DPR kepada Badan Kehormatan DPR agar kongkalikong ini dapat dibongkar sehingga permasalahannya semakin jelas. (Antara/faa)

 

 

 

Sumber