Wajib Pajak di Sumatra Bebas Denda Keterlambatan Imbas Bencana

[Parno Pemilik Lapak 0]

MEDAN-Permintaan rumah tipe 36 di Sumatra Utara relatif tinggi, namun terbentur pengadaan lahan yang banyak dikuasai oleh para mafia tanah.

 

 

 

Mantan Sekretaris Umum Realestat Indonesia (REI) Sumut Dhondy Tahier mengakui permintaan rumah tipe 36 seharga Rp90 juta per unit paling diminati dan permintaannya relatif besar di daerah ini.

 

 

 

“Persoalannya adalah tanah untuk lokasi bangunan perumahan tipe 36 tersebut sudah tidak ada. Kalaupun ada, lokasi strategis sudah dikuasai oleh mafia tanah,” ujarnya kepada Bisnis, pagi ini (2/11).

 

 

 

Menurutnya, para pengembang tidak memiliki kekuatan untuk melawan para mafia tanah karena penegakan hukum yang tidak tegas. “Kepastian hukum di negara ini tidak jelas, sehingga dalam satu bidang tanah bisa terbit dua sampai tiga surat tanah yang dikeluarkan oleh camat dan instalasi lain”.

 

 

 

Dia mencontohkan areal eks HGU PTPN II Tanjung Morawa, Sumut seluas 4.000 hektare sudah tidak dperpanjang pemerintah lagi dan secara de-facto sudah sah menjadi milik Pemprov Sumut.

 

 

 

Akan tetapi, Pemprov Sumut tidak berdaya untuk menguasai lahan tersebut karena dikuasai oleh para penggarap yang dimotori para mafia tanah. “Malah tanah tersebut ada yang dikuasai preman, sehingga aparat kepolisian dan pemerintah daerah tidak berani melakukan pembersihan,” tuturnya.

 

 

 

“Kenyataan itu membuat daerah Sumut sangat rugi karena jika 1.000 hektare areal tersebut dapat dibebaskan Pemprov Sumut dan dibangun rumah tipe 36 sudah mampu menyediakan perumahan bagi 8.000 kepala keluarga,” tambahnya.

 

 

 

Sementara itu seorang petinggi PTPN II Tanjung Morawa menegaskan secara dejure lahan eks HGU BUMN itu masih dimiliki oleh negara. “Pelepasannya harus seiizin Kementerian BUMN. Kalau ada yang sudah memperjualbelikan di lapangan, itu ilegal dan cacat hukum,” ujarnya. (yus)

 

 

 

 

Sumber