Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA –Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan  Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersinergi dalam program penuntasan rumah tidak layak huni di daerah tersebut.

 

Eko Heripoerwanto, Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya Kemenpera, mengatakan untuk mewujudkan program tersebut Kemenpera mengingatkan kepada pemerintah daerah setempat untuk memiliki dan menjalankan grand strategy penuntasan rumah tidak layak huni dengan mengutamakan tuntas secara berjenjang.

 

"Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpera hanya akan mendukung penuntasan rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Eko seperti dikutip dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Kamis (1/11/2012).

 

Dia menuturkan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya pada 2013 ditandai dengan sejumlah perubahan penyelenggaraan seperti pendataan, verifikasi, dan registrasi paling lambat November 2012 untuk pelaksanaan bantuan pada 2013. Keseluruhan proses tersebut dilakukan secara on-line dan dibawah koordinasi pemerintah provinsi.

 

Eko menambahkan agar pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik, pemda harus memiliki dan menjalankan grand strategi penuntasan rumah tidak layak huni dengan mengutamakan tuntas secara berjenjang.

 

Pelaksanaannya, lanjut Eko dimulai dari yang terendah yaitu dari tingkat desa/ kelurahan kemudian kecamatan. “Pemda juga harus mempertimbangkan kapasitas organisasi, tenaga pendamping, dan pasokan material bangunan. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemda bisa menggalang dana dari pihak ke tiga untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka bisa memiliki rumah yang layak huni,” ungkapnya.

 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Gentur Prihantono mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah bantuan program renovasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat.

 

Dia memaparkan berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah renovasi rumah tidak layak huni yang didanai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2012 telah dilakukan terhadap 60.000 unit rumah.

 

Program tersebut, imbuhnya, dilaksanakan melalui kegiatan Bakti TNI Renovasi rumah tidak layak huni yang merupakan kerjasama Pemprov dengan Kodam V/ Brawijaya.  “Sampai dengan tahun 2013 diharapkan bisa terealisasi sejumlah 100.000 unit rumah. Kami harap program ini bisa membantu masyarakat agar bisa tinggal di rumah yang lebih layak,” ujarnya.

 

Meskipun demikian, tambahnya, upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim tersebut belum mampu menuntaskan rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Timur yang angkanya mencapai 324.000 unit rumah.

 

“Kami berharap dengan dukungan dan bantuan dari Kemenpera khususnya program bantuan stimulan perumahan swadaya jumlah rumah tidak layak huni yang dibantu akan semakin banyak,” jelas Eko. (msb)

 

 

 

Sumber