Hari Ini Bank Mandiri Umumkan Dividen, Segini Perkiraannya

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah mengharapkan tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan tidak terpengaruh oleh birokrasi saat menjalankan tugas dan fungsinya agar lebih optimal melakukan pembinaan dan supervisi.

 

Setyo Heriyanto, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan petugas harus bisa menyampaikan informasi positif tentang perkoperasian kepada kelompok sasaran agar termotivasi membangun koperasi.

 

”Mereka harus berkomunikasi secara edukatif untuk bisa menjembatani tugas pemerintah terhadap kelompok sasaran. Dengan demikian partisipasi gerakan koperasi bisa lebih mandiri dan profesional,” ujarnya, Jumat (26/10/2012).

 

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) semakin diperlukan eksisteninya untuk mengimbangi perkembangan usaha koperasi. Baik secara kelembagaan maupun untuk bidang lainnya bagi kemapanan setiap provinsi koperasi di Indonesia.

 

Kementerian Koperasi dan UKM secara periodik mengembangkan kapasitas tenaga penyuluh tersebut dengan harapan mampu menjadi ujungtombak bagi pemerintah untuk menjabarkan berbagai kebijakan sekaligus memperkuat kelembagaan.

 

Saat ini jumlah koperasi mengalami perkembangan pesat dari 177.482 unit pada 2010 menjadi 192.442 unit hingga Mei 2012. 

 

Perkembangan ini diimbangi dengan peningkatan jumlah anggota dari 30.461.121 orang pada 2010 menjadi 33.687.417 orang pada Mei 2012.

 

Dampak positifnya menyerap lebih tinggi tenaga kerja. Pada 2010 serapangannya hanya sebanyak 358.768 orang.

 

Hingga Mei 2012 jumlah serapannya meningkat ke angka 425.822 orang, atau terjadi peningkatan sekitar 18,69%.

 

Jumlah tenaga PPKL di setiap provinsi bervariasi, tergantung dari perkembangan koperasi pada daerah tertentu. 

 

Adapun dominasi koperasi sampai saat ini terkonsentrasi di pulau Jawa di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. (ra)

 

 

 

Sumber