Kemenhub Audit Standar Keselamatan Green SM Buntut Kecelakaan Kereta

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:  Pelaku industri sepeda dalam negeri mengeluh karena sudah tidak bisa lagi menikmati fasilitas impor komponen dan bahan baku melalui instrumen kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE) sejak diterbitkannya Peraturan Dirjen Bea Cukai No 15/BC/2012 dan Peraturan Dirjen Bea Cukai No 16/BC/2012.

 

Ketua Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI) Rudiyono mengatakan industri sepeda domestik baru kali ini mengalami pukulan yang sangat telak akibat dari peraturan tersebut.

 

“Sejak diberlakukannya kedua peraturan tersebut, fasilitas impor komponen dan bahan baku melalui instrumen KITE sudah tidak dapat kami nikmati lagi,” katanya hari ini, Rabu (24/10/2012).

 

Menurutnya, kondisi ini sangat kontradiktif dan ironis. Di satu sisi, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk senantiasa berusaha meningkatkan ekspor, tetapi di sisi lain harus menghadapi kebijakan yang menyebabkan menurunnya daya saing.

 

Hal itu disebabkan pengusaha harus membayar bea masuk komponen/bahan baku serta keharusan untuk menggunakan jalur merah atas proses kepabeanannya yang sangat mengganggu kelancaran arus barang.

 

“Di negara manapun di dunia, kebijakan kontraproduktif ini tentu sangat tidak lazim untuk diberlakukan,” tegasnya.

 

Dia menegaskan dampak dari kedua peraturan tersebut langsung dirasakan saat ini, yakni ekspor menurun sangat tajam sehingga saat ini nilai ekspornya hanya sekitar 10%—15%.

 

Kondisi ini juga secara tidak langsung telah memaksa pelaku industri nasional untuk bersama-sama dan bersaing masuk pasar dalam negeri.

 

Industri sepeda domestik harus bersaing dengan sepeda impor yang tidak dibebani investasi peralatan industri dan jumlah tenaga kerja yang banyak.

 

Di samping berdampak langsung secara negatif, industri sepeda dalam negeri juga kehilangan momentum dan komitmen ekspor yang sesuai pengalaman sangat sulit untuk dibangun kembali dari awal. (sut) 

 

 

 

Sumber