Kemenhub Terapkan Pembatasan Penuh Angkutan Barang di Tol saat Nataru

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Komisi XI DPR menyetujui rencana privatisasi tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Kertas Padalarang Persero, PT Primissima Persero, dan PT Sarana Karya Persero.

 

Wakil Ketua Komisi XI Zulkieflimansyah menuturkan rencana privatisasi tiga BUMN itu sebelumnya sudah diputuskan oleh Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN. Oleh sebab itu, Komisi XI DPR memberikan persetujuan untuk rencana privatisasi tersebut.

 

"Kami Komisi XI dapat menyetujui rencana privatisasi tiga BUMN ini," kata Zulkieflimansyah dalam Raker Komisi XI DPR, Rabu malam (24/10/2012).

 

Dia menjelaskan saham pemerintah yang ada di Kertas Padalarang akan didivestasi melalui mekanisme "strategic sales" kepada Perum Peruri. Saham pemerintah yang juga terdapat pada Primissima akan didivestasi kepada GKBI, sedangkan saham pemerintah yang berada di Sarana Karya akan diambilalih oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

 

"Namun, terkait dengan persetujuan tersebut, untuk privatisasi Sarana Karya, Komisi XI meminta agar Wijaya Karya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Buton setelah merealisasikan akuisisi tersebut," tuturnya.

 

Sementara anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Indah Kurnia menilai bahwa banyak BUMN yang tidak efisien dan tidak efektif sehingga membutuhkan langkah privatisasi serta tambahan modal.

 

"BUMN kalah dengan swasta, di mana masih sulit mendapatkan bahan baku sehingga membuat marjinnya negatif. Tolong diperbaiki ke depannya," ujar Indah pada kesempatan yang sama.

 

 Dia mengharapkan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan menteri terkait memperhatikan pola hidup direksi BUMN dengan cara direksi tersebut menjalankan perusahaannya.

 

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Laurens Bahang Dama menjelaskan Pemda Buton memberikan rekomendasi terkait akuisisi Sarana karya yang dilakukan oleh Wijaya Karya agar WIKA dapat bekerja sama dengan Pemda Buton.

 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyambut gembira persetujuan privatisasi untuk tiga BUMN tersebut. Ia turut mendukung program privatisasi yang digulirkan oleh Kementerian BUMN.

 

Ia mengatakan, saham pemerintah sebesar 100% yang berada di Sarana Karya nantinya diambil alih oleh BUMN lain, yakni WIKA. Hal ini dilakukan karena dalam 5 tahun terakhir Sarana Karya memiliki ekuitas negatif serta mengalami kerugian sehingga sulit untuk mendapatkan pendanaan.

 

Selanjutnya, saham pemerintah sekitar 52,79% yang terdapat pada Primisissima akan dialihkan kepada GKBI.

 

"Kami ingin sampaikan rekomendasi di mana kondisi mesin sudah tua dan butuh perbaikan sehingga memberikan hasil yang tidak maksimal bagi Primissima," tutur Agus.

 

Agus melanjutkan Primissima sering mengalami keterlambatan produksi, pemasaran dan ekspor yang terus menurun, serta adanya persaingan dari negara tetangga yang berpengaruh terhadap permintaan pasar Primissima. Bahkan, marjin yang negatif karena perusahaan mengalami kerugian pada periode 2006-2009.

 

Selanjutnya, saham pemerintah sebanyak 7,74 persen yang terdapat pada Kertas Padalarang akan diambilalih oleh Peruri. Secara umum, kondisi yang dihadapi oleh Kertas Padalarang adalah mesin yang sudah tua, perusahaan yang membutuhkan modal, serta pemasaran yang terus menurun dari tahun ke tahun.

 

"Untuk itu, perusahaan membutuhkan mitra strategis untuk mempertahankan penjualannya," ungkapnya.(Antara/bas)

 

 

 

Sumber