Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA--Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing mengancam akan mengerahkan massa mahasiswa dalam jumlah besar untuk mengusir paksa Greenpeace dan LSM asing lainnya yang sering melakukan kampanye hitam kepada Indonesia di luar negeri.

 

"Karena pemerintah terlalu sibuk dan tidak sempat menindak tegas LSM asing antek penjajahan gaya baru, maka kami bersama elemen masyarakat lain dan tokoh-tokoh ulama akan mengerahkan ribuan massa untuk mengusir paksa LSM asing Greenpeace dari Bumi Pertiwi. Mereka ini sering menjelek-jelekkan Indonesia di dunia internasional," ujar Koordinator Tim Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing, Rudy Gani  di Jakarta, Selasa (23/10/2012).

 

Menurut dia, pihaknya juga akan membentuk satgas untuk memburu dan melakukan "sweeping" kepada para aktvis LSM asing tersebut.

 

Pada bagian lain, Rudy juga mengkritisi lembaga pemerintah yang terkesan menutup-nutupi data LSM asing yang dianggap bermasalah. Ia mencontohkan pengalamannya ketika meminta data LSM Greenpeace dari pihak Kemenkumham.

 

Meski dipermainkan ke sana ke mari dan telah melewati banyak proses birokrasi serta mengajukan pertanyaan tertulis sebagaimana disyaratkan pihak Kemenkumham, menurut Rudy, hingga saat ini pihaknya belum juga mendapat surat jawaban.

 

Padahal, ia menambahkan, surat permohonan untuk mendapatkan informasi tertulis seputar status hukum, sumber pendanaan, maupun laporan keuangan Greenpeace telah diajukan beberapa bulan lalu.

 

"Setelah Greenpeace dan Rainforest Action Network (RAN), akan ada banyak lagi LSM asing yang dipakai negara lain untuk menghancurkan perekonomian Indonesia. Kalau pemerintah tegas dan mau mendengarkan aspirasi rakyat, LSM asing seperti RAN dan Greenpeace tidak akan berani menginjak-injak harga diri Indonesia," ujarnya.

 

Mengutip data dari Kemendagri, Rudy menuturkan bahwa ada lebih dari 150 LSM asing beroperasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 49 diantaranya tidak terdaftar dan 15 lainnya bermasalah.

 

"Greenpeace ini tidak taat aturan Indonesia dan tidak mau mendaftar atau melaporkan kegiatannya ke Kesbangpol Kemendagri maupun Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta. Mereka ini termasuk yang paling sering melakukan kampanye negatif terhadap produk-produk Indonesia," ujarnya.

 

Rudy lalu memaparkan sejumlah kampanye negatif yang dilakukan Greenpeace, di antaranya meminta perusahaan asing (Wal-Mart, Hewlett-Packard, Carrefour, dan KFC) memboikot produk tertentu dari Indonesia sehingga perusahaan asing itu ramai-ramai memboikot hasil industri perkebunan dan industri kehutanan Indonesia, termasuk Amerika yang menolak minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) asal Indonesia.

 

"Aksi Greenpeace ini jelas tindak pidana pembohongan publik. Seharusnya pemerintah sudah menindak tegas semisal Kemendagri berani menjatuhkan sanksi pembekuan atau pembubaran. Kemenkumham juga bisa mencabut izin Greenpeace, bukan justru memberikan justifikasi berupa badan hukum perhimpunan terhadap Greenpeace yang jelas-jelas berkelamin ormas," ujar Rudy yang juga Ketua Badko HMI Jabotabek-Banten ini.

 

Sementara RAN mengecam kebijakan Indonesia di bidang industri yang mereka nilai sering mengorbankan lingkungan dan satwa langka demi kepentingan bisnis. Karenanya RAN menyerukan kepada perusahaan-perusahaan di luar negeri agar tidak membeli hasil hutan Indonesia.

 

Kecaman RAN kepada Indonesia itu dilontarkan beberapa hari setelah Presiden SBY menerima penghargaan di bidang lingkungan dari tiga LSM internasional, di New York, Selasa (26/9) lalu. Kepada media massa luar negeri, LSM tersebut menuding Indonesia sebagai penghasil emisi karbon terbesar ketiga di dunia dan tidak melindungi populasi harimau Sumatra.(Antara/msb)

 

 

 

Sumber