Daftar Saham Berpeluang Cuan di Pekan Pendek Jelang Libur Nataru

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Indonesia dan pemerintah Brunei Darussalam akan memperbaharui memorandum of understanding mengenai penempatan tenaga kerja ke negara tetangga itu di sektor formal maupun informal.

 

 

Kerangka acuan untuk perubahan memorandum of understanding (MoU) yang ditetapkan kedua negara pada 2008 itu,  di antaranya memuat prosedur penempatan, kewajiban perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dan kewajiban agensi di negara itu.

 

Menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, saat ini pemerintah mengirimkan draf revisi MoU kepada Pemerintah Brunei Darussalam, tapi masih menunggu jawaban atas draf tersebut.

 

“Jika dimungkinkan, MoU itu dapat ditandatangani pada join comission November 2012 atau pada KTT Asean di Brunei Darussalam di April 2013,” ungkapnya usai bertemu dengan Pehin Udana Khatib Dato paduka Seri Setia ustaz Haji Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Brunei Darussalam di kantornya, Senin (22/10).

 

Muhaimin  menjelaskan selama ini Brunei menjadi salah satu negara di Asia Tenggara, selain Malaysia dan Singapura yang menjadi tujuan TKI untuk bekerja. Bahkan, ada sekitar 52.280 orang Indonesia yang bekerja di negara itu. 

 

Selain karena faktor jarak yang sangat dekat, pertumbuhan ekonomi dan faktor kesamaan agama dan bahasa yang menjadi alasan TKI memilih bekerja ke Brunei.

 

“Peningkatan kerja sama untuk menerima TKI di sektor formal harus menjadi perhatian kedua negara, selain masih terbuka lapangan kerjanya juga karena Indonesia akan menghentikan pengiriman pekerja informal kategori penata laksana rumah tangga pada 2017,” tuturnya.

 

Saat ini, peluang kerja di negara itu untuk sektor formal, di antaranya bidang perminyakan, bidang infrastruktur, informasi dan teknologi, serta kesehatan dan bidang kehutanan. (if)

 

 

 

Sumber