Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

BATAM: Bank RiauKepri akan menghadapi kemungkinan pengurangan saham dari salah satu pemegang sahamnya menyusul rencana Gubernur Kepulauan Riau M Sani yang ingin menarik seluruh saham Provinsi Kepri dari Bank tersebut.

 

Rencana penarikan saham dilakukan setelah dukungan dari DPRD dan tujuh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau disampaikan saat rapat Gubernur, tim kajian pembentukan Bank Kepri dan pimpinan daerah pada Senin, (22/10/2012). 

 

Gubernur Kepulauan Riau M Sani menjelaskan Pemerintah Provinsi Kepri dan tim kajian pembentukan Bank Kepri sudah hampir menyelesaikan kajian tentang pembentukan Bank Kepri dan hanya tinggal menyampaikannya kepada Kepala Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten di Kepri.

 

"Kemungkinan kami akan tarik saham Kepri dari Bank Riau Kepri, itu bisa jadi modal awal pembentukan bank sendiri," kata dia, Sabtu, (20/10/2012).

 

Sani mengatakan penarikan saham dari Bank RiauKepri yang berjumlah sekitar Rp300 miliar sebagai modal awal untuk membentuk bank pembangunan daerah (BPD) sendiri.

 

Sani juga mengatakan akan mengumpulkan bupati dan wali kota seluruh Kepri untuk menyampaikan rencana tersebut.

 

"Senin depan kami akan melakukan pembicaraan dengan DPRD provinsi terkait rencana tersebut. karena merekalah yang nantinya akan menyetujui anggaran yang kami ajukan," kata dia.

 

Sani berharap pembentukan Bank Kepri bisa terealisasi pada 2014 sekaligus bisa beroperasi. "Saya berharap pada 2014 nanti rencana pembangunan BPD sendiri sudah bisa dijalankan," sambungnya.

 

Menindaklanjuti pernyataan Gubernur Kepri perihal porsi saham Provinsi Kepri dalam Bank RiauKepri sebesar Rp300 miliar, Bisnis mencoba menelusuri kebenaran informasi tersebut.

 

Dalam laporan Annual Report Bank RiauKepri tahun 2011, komposisi pemegang saham BRK adalah Pemprov Riau sebesar 48,27% dengan nilai Rp399,16 miliar, Kab. Kambar sebesar 12,7% senilai Rp105 miliar, Kab. Bengkalis sebesar 11,13% senilai Rp92 miliar, kemudian Kota Pekanbaru, Kab. Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kota Dumai, Meranti, dan Pelalawan yang masing – masing penyertaan berkisar antara 1 – 3%.

 

Sedangkan dari wilayah Kepulauan Riau, Pemprov Kepri sebesar Rp12 miliar, Kota Batam 0,85% senilai Rp7 miliar, Tanjungpinang 1% senilai Rp8,3 miliar, Kab. Bintan 2,6% senilai Rp22 miliar, Kab. Karimun 0,7% senilai Rp7 miliar, Kab. Lingga 0,3% senilai Rp3 miliar.

 

DPRD Provinsi Kepri memang telah memutuskan untuk menambah penyertaan modal sebesar Rp25 miliar pada 2011 lalu, sehingga jumlahnya kini diperkirakan sebesar Rp37 miliar. Namun tambahan itu belum dimasukkan dalam akumulasi penyertaan modal tahun berjalan.

 

Sehingga jumlah modal Pemprov Kepri dalam bank tersebut hanya Rp12 miliar dan itupun baru disetor pada akhir 2011 lalu dan semestinya tercatat sebagai penyertaan modal baru dalam tahun buku 2012.

 

Jika ditotal keseluruhan modal dari pemprov dan kab/kota di Kepulauan Riau jumlahnya pun tak sampai Rp300 miliar, melainkan hanya Rp59 miliar.

 

Menurut Denny M. Akbar, Kepala Cabang Bank RiauKepri Cab. Karimun, untuk membentuk sebuah BPD baru di daerah yang pasarnya sudah mapan memiliki tantangan yang besar kendati hal itu bukan tidak mungkin untuk diwujudkan.

 

"Selain faktor permodalan, ada juga faktor SDM dan infrastruktur pendukung yang harus dipenuhi oleh BPD baru agar mampu bersaing dengan bank yang sudah lebih dulu hadir di wilayah ini," paparnya.

 

(k17/faa)

 

 

 

Sumber