Harga rumput lapangan sepak bola karawang termurah wa 085860869389

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Pemerintah dituntut untuk melakukan tidakan nyata dalam melakukan pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal tersebut untuk mengantisipasi kembali terjadinya over kuota BBM bersubsidi.Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Widya Yudha mengatakan, untuk mengantisipasi agara over kuota BBM bersubsidi tidak terulang kembali, pemerintah bukan hanya melakukan pembatasan di kalangan pemerintahan saja tetapi juga pembatasan dilakukan oleh semua golongan.

 

"Menurut saya perlu action konkret dari pemerintah," kata Satya saat menghadiri temu akbar alumni teknik elektro Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu (20/10/2012).

 

Menurut Satya, ada beberapa cara untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi Informatika.

 

"Salah satunya adalah menggunakan teknologi IT. Itu yang sudah gerakan nasional yang disampaikan Presiden, makanya kita meminta supaya mengatur volume BBM tersebut menggunakan teknologi yang bisa mendeteksi mobil apabila policy membatasi BBM dijalankan," ungkap Satya.

 

Satya menambahakan, cara selanjutnya agar volume BBM subsidi yang ditentukan tidak membengkak adalah dengan cara merevisi harga BBM bersubsidi karena disparitas harga dengan BBM non subsidi yang jauh membuat masyarakat enggan untuk menggunakan BBM non subsidi.

 

"Yang kedua dengan merevisi harga," tambah Sataya.

 

Selanjutnya, Satya mengungkapkan, cara yang ketiga atau terakhir adalah dengan mempercepat konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Cara tersebut akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan BBM.

 

"Yang ketiga adalah konversi BBM ke BBG atau bahan bakar yang lebih murah," tutup Satya. (gna) (rhs)

 

 

 

Sumber