Seluruh Elemen BNI Kompak Perluas Bantuan Korban Bencana di Sumatra

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Pemerintah dinilai kurang aktif dalam melakukan pengawasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini menyebabkan penggunaan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, pengawasan terhadap pengguna BBM masih sangat lemah sehingga berakibat pada kuota BBM bersubsidi yang overkuota.

 

"BBM ini benar-benar masalah pengawasan, masalah pengontrolan. Selama pengawasannya kurang, pasti akan membengkak dan ini luar biasa," kata Satya  saat menghadiri Temu Akbar Alumni Tehnik Elektro Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu (20/10/2012).

 

Menurut Satya, dengan pengawasan yang kurang aktif dan disparitas harga yang tinggi, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini.

 

"Kalau sistemnya memungkinkan pasti akan terjaga. Sekarang kan banyak yang diselundupkan," ungkap Satya.

 

Satya menambahkan, dengan adanya oknum nakal yang memanfaatkan kondisi tersebut, kelangkaan BBM bersubsidi terjadi sehingga menutup kesempatan masyarakat yang membutuhkan untuk menikmati subsidi.

 

"BBM langka dimana-mana karena ditimbun sehingga dijual Rp7-8 ribu per liter atau bahkan lebih. Akhirnya masyarakat yang disengsarakan," tutup Satya. (gna)

 

(rhs)

 

 

 

Sumber