Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang telah berlangsung sejak 2011 ternyata masih menyimpan tiga permasalahan utama.

 

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna mengatakan ketiga permasalahan utama itu adalah pendanaan, tanah, dan masterplan.

 

“Permasalahannya rata-rata adalah pertama proses pendanaan, kedua tanah, ketiga itu masalah masterplan,” ungkapnya di Gedung Bappenas, Kamis (17/10/2012).

 

Dia mengatakan permasalahan tanah terkait dengan belum dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

 

“Harusnya tiga bulan [ketiga peraturan itu keluar] semenjak perpres [no. 71/2012] selesai. Perpres itu kan kemarin bulan agustus,” ungkapnya.

 

Dia mengungkapkan beberapa proyek MP3EI yang terkendala masalah tanah adalah proyek Sei Mangkei, Kuala Tanjung, dan Bandara Mbai.

 

Sementara itu, masalah pendanaan terdapat pada proyek elektrifikasi Padalarang-Bandung-Cicalengka dan Kiara Condong-Cicalengka.

 

Selain itu, masalah pendanaan juga ditemui di proyek perluasan Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, PT Angkasa Pura belum mampu membiayai proyek pembangunan runway 3 karena harus membiayai penataan ulang [rearrangement] bandara, salah satunya pada perubahan taxi way.

 

“Padahal menurut PP-nya, pemerintah tak bisa ikut membiayai, tapi tanpa bantuan pemerintah mereka tak akan bisa melaksanakan [pembangunan runway 3] dalam waktu dekat,” ujarnya.

 

Dia mengatakan PT Angkasa Pura saat ini akan mengeluarkan biaya Rp10 triliun untuk pembiayaan penataan ulang bandara. Selain masalah pendanaan, PT Angkasa Pura, tambahnya, juga memiliki permasalahan dalam hal masterplan.

 

Dia memaparkan adanya perbedaan antara masterplan versi Kementerian Perhubungan dan versi PT Angkasa Pura.

 

“Kementerian Perhubungan maunya [runway 3] sejajar dengan runway kedua, tetapi Angkasa pura inginnya independen, runwaynya tidak di daerah situ,” katanya.

 

Selain proyek PT Angkasa Pura, proyek pembangunan Dermaga Bakaheuni VI juga terkendala masalah masterplan.

 

“Itu desainnya belum beres. [Konsep masterplannya] diharapkan [menggunakan] desain and build. Tidak perlu desainnya selesai dulu, misalnya desain baru 30%, bangunnya 10%. Diminta seperti itu, akan dilihat dan direview,” paparnya. (bas)(Foto:ekon.go.id)

 

 

 

Sumber