Hari Ini Bank Mandiri Umumkan Dividen, Segini Perkiraannya

[Parno Pemilik Lapak 0]

Aksi intimidasi itu berbuah sudah. Salah satu perusahaan alat berat asal Jepang akhirnya membatalkan investasi senilai US$30 juta karena merasa sangat tidak aman berbisnis di Indonesia.

 

Itulah dampak langsung dari ulah massa yang mengatasnamakan serikat pekerja dalam beberapa bulan terakhir yang merebak di sejumlah kawas­an industri Bekasi dan Karawang.

 

Tak pelak, pengusaha yang berada di kawasan industri dilanda kecemasan karena aksi tersebut belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, bahkan terlihat kian liar dan brutal.

 

Lebih parah lagi, kegiatan operasi perusahaan menjadi tersendat, malah banyak di antaranya terpaksa menghentikan aktivitas karena sekelompok orang yang tampak terorganisasi itu terus melakukan demonstrasi yang sudah menjurus anarkis.

 

Bayangkan, massa dalam jumlah besar dengan seenaknya menggerebek sejumlah perusahaan manufaktur yang menghuni kawasan industri di Bekasi dan Karawang.

Itu pun belum cukup. Mereka juga melakukan intimidasi agar pekerja mogok dan bergabung ke kubu demonstran.

 

Dari laporan Forum Investor Bekasi saja terung­kap bahwa dalam 4 bulan terakhir sedi­­­kitnya 120 pabrik di dua kawasan industri tersebut su­­­­dah menjadi ‘target operasi’ sekelompok buruh, sehingga sangat menghambat ke­­­giatan operasional sehari-hari.

 

Melihat kondisi yang semakin men­­­cemaskan ini, tidak ada pilihan lain ke­­cuali pemerintah ha­­­rus bersikap tegas. Bukannya kita me­­­nu­­tup mata terhadap persoalan yang dihadapi kaum buruh te­­­tapi berbagai aksi me­­­reka belakangan ini kian anarkis, sehingga patut dikecam.

 

Padahal iklim bisnis yang kondusif merupakan prasyarat yang harus dibangun agar Indonesia menarik di mata investor, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

 

Kita hanya bisa gigit jari bila investor justru heng­kang dari Indonesia, karena lebih memilih negara tu­­­juan investasi yang lebih menjanjikan. Bun­­­tutnya adalah awan mendung lantaran hal itu bisa berujung pada pemutusan hubung­an kerja dalam jumlah besar.

 

Hanya dalam iklim yang serba kompetitif maka bisnis dan investasi bisa berbuah manis serta pada ­akhirnya diharapkan juga berdampak positif bagi ke­­­ma­­­juan perusahaan maupun karyawannya. Bila perusahaan berkembang niscaya kesejahteraan karya­wan juga meningkat. Toh, sudah ada ke­­­tentuan yang mem­­­buat perusahaan tidak bisa ma­­­in-main terhadap, misalnya, masalah pengupah­an karyawannya.

 

Di sisi lain, ketidakpuasan buruh memang be­­­lum reda karena tuntutan utama mereka mengenai pencabutan sistem kerja alih daya, upah mu­­rah, dan pemberian jaminan kesehatan dianggap belum terakomodasi.

 

Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu segera mengeluarkan formula yang pas sebagai solusinya. Bukan masalah mudah karena beban biaya yang dipikul pengusaha juga kian berat sementara buruh juga ingin kesejahteraannya diperhatikan.

 

Tanpa solusi yang komprehensif, mimpi buruk yang dialami kedua pihak tersebut tidak akan berujung pada harmoni.      

 

 

 

 

Sumber