Alat Makan-Minum Murah di Transmart Full Day Sale, Diskon 50% + 20%

[Parno Pemilik Lapak 0]

BATAM: Anggaran untuk program pengentasan kemiskinan pada tahun 2013 dan 2014 Provinsi Kepulauan Riau didorong untuk dialokasikan bagi upaya memulai pembangunan rumah susun di Kota Batam.

 

Ketua Komisi II DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan dari hasil evaluasi periode 2010-2012 program pengentasan kemiskinan di Batam melalui program bedah rumah (rehabilitasi rumah) untuk rumah tidak layak huni dinilai tidak sesuai untuk Batam.

 

Di Batam terdapat banyak rumah warga yang terkait dengan masalah-masalah status kepemilikan lahan yang berujung pada kesulitan Pemerintah Daerah mengentaskan kemiskinan melalui program Rehab Rumah dan serta masalah administrasi dalam penentuan antara warga miskin atau sangat miskin.

 

"Di Batam banyak warga memiliki rumah liar yang berdiri diatas lahan yang tidak memiliki status kepemilikan yang sah, khusus Batam, Pemprov dan Pemko Batam, berencana membangun rusun untuk yang tinggal di ruli pada 2013 dan 2014," katanya, Rabu, (17/10/2012).

 

Menurutnya kebijakan penanganan kemiskinan di Batam untuk rumah tidak layak huni berbeda dengan kabupaten/kota lain di Kepri. Masyarakat Batam yang banyak tinggal dirumah liar merupakan kategori sangat miskin, termasuk warga yang memiliki rumah panggung pinggir laut.

 

"Warga Batam, punya dinding dan atap tapi lahannya tidak. Rumah miskin itu di Ruli. Warga tidak punya apa-apa. Ini bukan warga miskin lagi tapi sudah dibawah itu, sudah sangat miskin," katanya.

 

Jumaga menjelaskan untuk masyarakat sangat miskin kebijakan yang akan diambil diakui akan berbeda dengan di daerah lain di Kepri sehingga untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov Kepri dan Batam berencana membuat langkah membangun rusun. Rencana ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan DED.

 

"Jadi warga di Batam, yang masuk kategori miskin di data kependudukan Kepri, tidak bisa mendapat bantuan rehabilitasi rumah," katanya.

 

Program bedah rumah Provinsi Kepri pada tahun ini sudah berjalan 97%. Setiap rumah yang memperoleh program ini mendapat bantuan sekitar Rp20 juta dan mendapatkan air bersih.

 

Sesuai data dengan yang disampaikan pada tahun 2011, warga yang sangat miskin di Kepri sekitar 11.433  dan miskin 11.604 serta hampir miskin 34.586 rumah tangga. Jumlah itu diakui akan bertambah dengan memasukkan warga di ruli sebagai warga sangat miskin.

 

Untuk menangani kemiskinan di Kepri dianggarkan dana dari APBD Kepri Rp 165 miliar pada tahun 2012. Nilai itu naik dibanding tahun 2011 yang sekitar Rp154 miliar.

 

Selain dari Kepri, kabupaten/kota di Kepri juga juga menyediakan anggaran Rp90,99 miliar. Dengan demikian, totalnya anggaran untuk program pengentasan kemiskinan tahun 2012 nilainya Rp255,99 miliar. (K17/Bsi)

 

 

 

Sumber