BI Ungkap Biang Kerok Kredit Nganggur di Bank Tembus Rp2.500 T

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA-Indef mengkritik pola penyusunan APBN yang saat ini dinilai belum efektif menciptakan pembangunan ekonomi berkualitas.

 

 

 

Lembaga  tersebut menilai RAPBN 2013 yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR masih belum bisa lepas dari dominasi kepentingan birokrasi, biaya pembayaran utang dan justru semakin terbebani oleh subsidi energi.

 

 

 

Direktur Eksekutif Indef Erani Yustika mengatakan permasalahan dalam RAPBN 2013 tidak mengandung kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah pengangguran, deindustrialisasi dan mengantisipasi potensi krisis ekonomi tahun depan.

 

 

 

Dia meminta pemerintah dan DPR mempertimbangkan kembali indikator dalam asumsi APBN untuk mendorong belanja pemerintah yang menciptakan pembangunan berkualitas.

 

 

 

“Titik tekan saya bukan untuk delegitimasi ukuran keberhasilan pemerintah. Tapi memberikan kesempatan untuk memperbaiki realitas yang ada,” katanya dalam acata Pra Sarasehan Ekonomi Menyongsong 20113 di Paramadina Graduate School, Selasa (16/10).

 

 

 

Erani memaparkan beberapa indikator ekonomi justru menunjukkan keadaan ekonomi di Indonesia semakin buruk.

 

 

 

Pertama, rasio gini sebesar 0,41% pada 2011 menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk di Indonesia justru melebar dibandingkan rata-rata rasio gini pada periode sebelum 2005 yang berkisar 0,32—0,33%.

 

 

 

Kedua, penurunan jumlah pengangguran di Indonesia menjadi sekitar 6,3% pada Februari tahun ini lebih banyak disebabkan penyerapan ke dalam sektor informal.

 

 

 

Data BPS menunjukkan 62,7% tenaga kerja Indonesia ada di sektor informal atau di atas jumlah pekerja sektor informal di Malaysia yang 31% maupun China yang 55%. (if)

 

 

 

 

 

Sumber