Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:  Badan Standarisasi Nasional menargetkan sebanyak 6.000 produk mengantongi Standar Nasional Indonesia pada akhir tahun ini.

 

 

 

Plt Kepala BSN Suprapto mengatakan pihaknya terus mendorong agar jumlah produk ber-SNI terus bertambah untuk meningkatkan daya saing.

 

 

 

"Kami menargetkan ada tambahan 200 merek kategori wajib yang mengantongi SNI setiap bulannya," katanya di Jakarta, Selasa (16/10/2012).

 

 

 

Dia menambahkan penambahan 200 merek itu hanya untuk kategori wajib, sedangkan pada kategori sukarela jumlahnya kemungkinan akan lebih banyak.

 

 

 

Kementerian Perindustrian telah menetapkan 88 produk wajib SNI antara lain air minum dalam kemasan, lampu, dan peralatan listrik. Per Mei, BSN mencatat sudah ada 4.554 produk yang telah mengantongi SNI.

 

 

 

Suprapto menambahkan dorongan penggunaan SNI juga akan diarahkan bagi produk usaha kecil menengah (UKM).

 

 

 

Namun demikian, dia tidak bisa merinci sudah berapa banyak dan berapa target UKM yang menerapkan SNI hingga akhir tahun. "UKM juga harus menerapkan standardisasi agar bisa meningkatkan daya saing."

 

 

 

 Edy Putra Irawandy, Deputi Meko Perekonomian, mengatakan standarisasi merupakan selling point bagi industri sekaligus tanda untuk mendapatkan insentif.

 

 "Standar ini kegunaannya untuk keunggulan daya saing. Selain itu, juga berfungsi sebagai proteksi bagi si pengguna, serta memberi nilai tambah," paparnya.

 

 

 

Terkait dengan insentif, Edy mengatakan standarisasi produk akan mempermudah industri ketika akan mendapatkan insentif.

 

 

 

Sulaiman, anggota Masyarakat Standarisasi Indonesia, mengatakan pelaku UKM perlu dilibatkan lebih aktif dalam upaya penerapan SNI.

 

 

 

Dia mengatakan hal tersebut penting dilakukan agar pelaku UKM memiliki porsi yang sama dengan industri besar dalam penerapan SNI.

 

 

 

"Sempat UKM produsen knalpot merasa tidak dilibatkan aktif dalam diskusi SNI. Akibatnya, produsen produk UKM tersebut dianggap tidak sesuai standar,"  ujarnya. (if)

 

 

 

Sumber