WA: 0822-1122-1909 - Eksekusi Sempurna Bersama Jasa EO Gathering Kantor Malang Terpercaya

[Parno Pemilik Lapak 0]

SURABAYA: Rapat  Kerja Nasional II PDIP di Surabaya pada 12-14 Oktober 2012 menghasilkan 17 rekomendasi sesuai keputusan sidang pleno yang diikuti semua peserta, di antaranya merekomendasikan kembalinya Pancasila masuk kurikulum pendidikan dan penghapusan alih daya (outsourcing).

 

"Rakernas II PDI Perjuangan sebagai forum politik untuk mengevaluasi sejumlah rekomendasi Rakernas I, memeriksa tingkat kesiapan partai memasuki 2013, menyelesaikan persoalan internal partai, serta mempertajam agenda strategis bangsa," ujar Ketua Panitia Pusat Rakernas II  PSIP Puan Maharani, Sabtu  (13/10/2014) malam.

 

Di sela membacakan rekomendasi pada penutupan Rakernas II PDIP itu, ia menyebutkan beberapa rekomendasi, di antaranya PDI Perjuangan menyatakan keprihatinan atas menurunnya kualitas penegakan hukum dan keadilan yang disertai merosotnya kinerja pemberantas korupsi akibat melemahnya kapasitas kepemimpinan nasional.

 

Menurut Puan,  korupsi adalah kejahatan luar biasa yang telah dan sedang merusak kepribadian serta kedaulatan bangsa, serta menghambat perjuangan untuk menyejahterakan rakyat.

 

"Seluruh kader PDI Perjuangan yang berada di jabatan publik agar tidak melibatkan diri dalam praktik korupsi. Menolak kembali upaya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, mendesak KPK mengoptimalkan tupoksinya dengan memprioritaskan kasus besar seperti Century, Wisma Atlet, dan lainnya. Pemerintah juga jangan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi," paparnya.

 

Dalam Rakernas II juga disepakati untuk mendesak dihapuskannya praktik tenaga kerja "outsorcing" yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, dan menolak upah murah, sehinngga menugaskan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memperjuangkan lahirnya UU Sistem Pengupahan Nasional.

 

Menyoroti persoalan narkoba, khususnya pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana kasus narkoba, Deni Setia Maharwan alias Rapi Muhammad Majid, dari hukuman mati menjadi seumur hidup, PDI Perjuangan mengaku tidak sepakat dan meminta pemerintah tidak memberi hak grasi bagi pengedar, bandar, maupun terhadap produsen narkoba.

 

Tidak hanya itu saja, Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga DPP PDIP itu menyatakan salah satu poin dalam rekomendasi juga menyebutkan bahwa PDI Perjuangan sangat menyesalkan meluasnya budaya kekerasan dan intoleransi di kalangan masyarakat, terutama pelajar.

 

"Kami menyerukan kepada orang tua dan lingkungan agar ikut terlibat dalam pembentukan watak antikekerasan di dalam keluarga maupun lingkungan, serta menyerukan dikembalikannya mata ajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan," paparnya. (Antara/if)

 

 

 

Sumber