Daftar Saham Berpeluang Cuan di Pekan Pendek Jelang Libur Nataru

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Koran SI)

 

 

 

JAKARTA - Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) menilai hilirisasi nilai tambah yang dilakukan pemerintah tidak akan menjadi hambatan. Namun, timing pelaksanaan harus disesuaikan agar tidak menghambat produksi."Kalau hilirasi inikan program identik dari pemerintah semua itu harus diolah dalam negeri, dan saya kira itu menurut kami tidak ada masalah ya, kalau di lakukan seperti itu," ujar Sekretaris Jendral Askindo, HM Dakhri Sanusi, saat ditemui Okezone akhir pekan kemarin.

 

Dakhri mengatakan, nilai tambah ini dapat menghasilkan sesuatu yang lebih. Meski demikian, memang terdapat beberapa aturan yang tidak sesuai.

 

"Saya bilang dari segi basic dan policynya kami oke, tapi mungkin timingnya ya itu, soalnya semua timingnya udah di ekspor dan sudah masuk. tidak semua, industri udah masuk," katanya.

 

"Yang jadi persoalan itu apakah bahan baku itu cukup, nah sekarang kan tantangan kita itu adalah di produksi," tambah dia.

 

Menurutnya, jika larangan tersebut diberlakukan maka kuota produksi kakao Indonesia akan dipertanyakan. "Karena produksi kita ini tetap di level 450 ribu ton sampai 500 ribu ton, sementara kalau ada pabrik berdiri di sini maka bisa 600 ribu ton. Jadi, ada kemungkin kita impor kalau produksi itu tidak bisa naik," jelas dia.

 

Dia menambahkan produksi kakao yang adalah dengan areal minimal 800-900 ribu, dapat memproduksi satu ton per hektar. "Semestinya ya satu juta, tapi itu masih jauh dari produktivitas, karena produktivitas kita masih 400 ribu per hektar," tukas dia. (mrt)

 

 

 

Sumber