Telegram @ChristopherWordsmith Buy LSD,Cocaine,Weed,Hash,MDMA,Xanax,Glocks,Percocet In Johannesburg SA

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Menteri BUMN, Dahlan Iskan. (Foto: Koran SI)

 

 

 

JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan mempersilahkan aparat penegak hukum untuk memeriksa perusahaan BUMN jika terbukti melakukan penyelewengan anggaran. Hal ini lantaran adanya dugaan penyelewangan anggaran yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

"BUMN harus bersih, siapapun melanggar periksa saja," kata mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini kepada Okezone, akhir pekan lalu.BPK dalam laporannya mengungkapkan, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp2,5 triliun. Dari jumlah tersebut, disinyalir Rp1,7 triliun merupakan hasil mark up. Meski demikian Dahlan belum mau berkomentar terkait temuan BPK yang dikarenakan mark up.

 

"Benar karena mark up ? Saya harus teliti dan periksa dulu, tidak bisa asal bicara. Tetapi kalau itu memang benar, enggak ada urusan (BUMN apa), harus ditindak," ujarnya.

 

Dahlan belum ingin berbicara lebih jauh terkait solusi apa yang akan dilakukan Kementerian BUMN, guna meminimalisir maraknya mark up di perusahaan BUMN. "Nanti lah tunggu jelas," jelas dia. 

 

Diberitakan sbelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya 63 kasus penyimpangan anggaran pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyimpangan ini, diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2,5 triliun.

 

Menurut Dahlan, jika 63 kasus temuan BPK karena korupsi, maka tidak akan ada ampun bagi pelakunya. "Saya mau lihat dulu, saya belum tahu detailnya, kan ada salah administrasi dan lainnya. Kalau karena korupsi tidak ada ampun," tegas Dahlan. (mrt)

 

 

 

Sumber