Daftar Saham Berpeluang Cuan di Pekan Pendek Jelang Libur Nataru

[Parno Pemilik Lapak 0]

SUKABUMI: Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, tidak benar pondok pesantren membentuk kaum muslim radikal, bahkan dengan adanya ponpes kemajuan pendidikan bisa lebih cepat tercapai.

 

"Pandangan seperti ini yang harus diubah pada sebagian masyarakat dan sangat tidak benar ponpes membentuk kaum radikal," kata Agung di sela-sela kunjungan kerjanya ke dua ponpes di Sukabumi, Sabtu.

 

Menurut Agung, sebenarnya keberadaan ponpes sangat mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia, karena di ponpes tidak hanya diajarkan ilmu dunia, tetapi juga ilmu akhirat sehingga lulusan ponpes memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan lulusan sekolah pada umumnya.

 

Selain itu, dunia pendidikan di Indonesia yang pertama dan paling tua adalah ponpes, sehingga bisa dikatakan ponpes merupakan cikal bakal dari munculnya dunia pendidikan di Indonesia.

 

"Dengan keberadaan ponpes bisa memacu dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga pandangan radikal yang ada selama ini di sebagian masyarakat harus dihapuskan," ujarnya.

 

Dikatakannya, sebenarnya keberadaan ponpes sangat berfungsi sebagai pemersatu umat dan bisa memberikan contoh dalam pembangunan toleransi umat beragama. Selain itu, ponpes juga membuat progam lintas agama yang mengajarkan kerukunan antarumat beragama.

 

"Sampai saat ini belum ada tawuran antarponpes, maka dari itu keberadaan ponpes di tengah-tengah masyarakat sangat membantu menumbuhkan dunia pendidikan yang maju dan sebagai contoh dalam menjalin kerukunan antarumat beragama," kata Agung.

 

Pihaknya juga mengimbau seluruh ponpes agar lebih sering berkomunikasi dengan dunia umum dan lebih moderat.

 

Ia juga mendukung upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menginvestigasi kasus tawuran antarmahasiswa di Makassar yang merenggut korban jiwa dan merusak fasilitas kampus.

 

Selain itu, pihaknya juga sangat setuju memberikan tindakan tegas kepada pelaku tawuran dan mencari siapa yang bersalah pada kasus ini.

 

"Bahkan kami pun setuju jika penyelenggara pendidikan diberikan sanksi jika tidak bisa mengatur siswa maupun mahasiswa agar tidak berbuat anarkis dan kriminal," demikian Agung. (Antara/Bsi)

 

 

 

Sumber