Daftar Saham Berpeluang Cuan di Pekan Pendek Jelang Libur Nataru

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Sedikitnya 12 organisasi sipil di Indonesia mendesak agar Bank Dunia menghentikan kebijakan investasinya terhadap pembelian lahan skala besar di sektor pertanian terutama di Afika dan Asia.

 

Desakan itu terkait dengan pertemuan International Monetary Fund (IMF) dengan Bank Dunia di Tokyo, Jepang 9-14 Oktober 2012.

 

 

Lembaga-lembaga itu terdiri dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Field Indonesia, Green Student Movement (GSM), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS),  Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Anti Utang (KAU), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA),  Lembaga Studi-Aksi Untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

 

 

Pernyataan bersama tersebut mengatakan krisis finansial pada  2008 merembet menjadi krisis harga pangan dunia, dengan salah satu sebab adalah spekulasi komoditas oleh bank-bank besar serta lembaga keuangan internasional. Dalam hal tersebut, lahan dan pangan menjadi barang spekulasi baru.

 

 

"Meskipun menyadari dampak volatilitas harga pangan terhadap masyarakat miskin di seluruh dunia, rekomendasi kebijakan Bank Dunia justru mendorong investasi besar-besaran di sektor pertanian utamanya di negara-negara Afrika dan Asia yang menyebabkan terjadinya land rush," demikian seperti tertulis dalam pernyataan bersama dalam situs Jatam, pada Sabtu, (13/10/2012). " [ini] mendorong terjadinya perampasan tanah yang melibatkan sekitar 203 juta hektar lahan sejak  2001-2010."

 

 

Catatan bersama para organisasi sipil itu juga mengutip laporan terbaru the State of Food Insecurity 2012 oleh Food and Agriculture Organization (FAO) yang  menyebutkan jumlah kelaparan dan kurang gizi di dunia mencapai 870 juta orang antara 2010-2012, atau 14,9 % dari total penduduk bumi.

 

Jumlah kelaparan dan kurang gizi sempat turun pada  2006-2007, namun akibat krisis finansial dunia pada 2008 jumlah angka kelaparan dan kurang gizi tidak mengalami penurunan yang signifikan. Hingga hari ini, 1 dari 8 orang di dunia mengalami kelaparan dan kurang gizi.

 

 

Para aktivis tersebut juga memaparkan bahwa jangankan  mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap praktek spekulasi pangan, Bank Dunia justru menggandeng JP Morgan mengeluarkan instrumen pendanaan baru yang dikhususkan bagi negara berkembang.

 

Instrumen untuk lindung nilai (hedging) komoditas pertanian tersebut bernilai total US$400 juta. Hal itu dilakukan melalui International Finance Corporation (IFC) yang bekerja sama dengan spekulan pangan seperti JP Morgan untuk mentransfer pola spekulasi yang sama ke negara berkembang.

 

 

Para organisasi sipil menilai Bank Dunia bersama G20 juga menjadi pendukung terjadinya fenomena perampasan tanahseperti yang terjadi di banyak negara di dunia.  Investasi Bank Dunia untuk sektor pertanian naik tiga kali lipat dari US$2,5 miliar pada 2002 menjadi US$6-8 miliar pada 2012.

 

 

Hal tersebut, kata para aktivis, diperparah lagi dengan diterbitkannya prinsip Responsible Agricultural Investment (RAI) oleh Bank Dunia, yang menjadi legitimasi pola pencaplokan lahan yang dilakukan oleh pemodal besar.

 

Jika hal ini diimplementasikan, maka para petani kecil di pedesaan jelas akan semakin terpuruk, serta  mendorong terjadinya konflik dan menghilangkan sumber ekonomi perempuan atas pangan. Tanah akan semakin berpotensi dikuasai oleh kaum pemodal baik nasional maupun asing dan produsen besar.

 

 

"Rekomendasi kebijakan Bank Dunia ini harus segera dihentikan. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Bank Dunia di sektor pertanian harus segera dilakukan sebagai upaya untuk koreksi internal," demikian pernyataan sikap tersebut. (arh)

 

 

 

Sumber