Ada Investor Kakap Diam-Diam Lego 316,5 Juta Saham IMPC

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Optimalisasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman akan dikebut pada periode tanam akhir tahun ini, menyusul permulaan musim penghujan.

 

?Memasuki musim penghujan akan menjadi momentum untuk merealisasikan target penyaluran biaya penanaman hingga akhir tahun ini,? ujarAgus Isnantio Rahmadi, Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Kementerian Kehutanan, Kamis (11/10/2012).

 

 

Patut diakui, fungsi Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pemasok pinjaman dana bergulir bagi penggiat usaha hutan tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat (HTR) sempat mandul akibat musim kemarau yang berkepanjangan.

 

Bayangkan, sepanjang Januari?Oktober, BLU hanya menyalurkan Rp 7,19 miliar kepada 69 unit managemen seluas 850 hektare. Padahal, Kemenhut sempat menargetkan penyaluran dana pembangunan hutan tanaman dan hak dapat mencapai Rp 745 miliar di lahan seluas 80.000 hektare.

 

Namun, Kemenhut berdalih sejumlah program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tetap dilakukan di beberapa daerah aliran sungai (DAS) berstatus kritis, serta mendukung pemeliharaan hutan hak seperti hutan rakyat (HR), hutan desa (HD), dan hutan kemasyarakatan (HKm).

 

Selain keterbatasan cuaca, Agus menegaskan penyaluran dana bergulir juga terhambat sejumlah kendala seperti kekeliruan dalam pemberian izin HTR serta kapasitas pengembang yang dianggap belum memadai.

 

?Di samping itu, terkendala juga denga payung hukum. Tarif layanan lama sudah tidak berlaku sejak April, dan ditetapkan tarif layanan baru pada September lalu,? jelasnya.

 

Agus menargetkan ke depan pinjaman prioritas akan disalurkan untuk 7 perusahaan HTI senilai Rp 366 miliar pada lahan seluas 21.000 hektare. Menurutnya, 40% dari biaya perlu direncanakan untuk areal efektif, maksimal 3.000 hektare dikalikan biaya kegiatan per hektare.

 

Sementara itu, BLU juga telah menyepakati pinjaman untuk 325 pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTR untuk lahan seluas 4.959 ha.komitmen akad kredit pembangunan hutan tanaman telah dicapai sebesar Rp42 miliar pada Desember tahun lalu.

 

Selama ini, pinjaman dana bergulir untuk HTR pun belum banyak terealisasi. Pasalnya, terdapat beberapa izin yang tidak layak dibiayai secara teknis karena berada pada lahan berbatu atau curam.

 

Selain penyaluran dana yang terhambat, pembangunan HTR berjalan lamban akibat minimnya izin yang dikeluarkan Bupati. Kemenhut akan mengkaji ulang areal pencadangan HTR seluas 661.157 hektar hutan tanaman di 111 kabupaten yang tersebar di Indonesia.

 

Hingga kini, jumlah pemegang izin HTR telah mencapai 3.262 unit dengan luas hutan 165.400 hektare yang umumnya ditanami pohon kayu Jati, Jabon, dan Mahoni.

 

Agus menjamin pihaknya akan memberikan akses yang lebih luas kepada pemegang izin IUPHHK HTR dan HTI untuk memeroleh sumber pembiayaan.

 

Direktur Bina Perhutanan Sosial Haryadi Himawan menambahkan penyaluran bantuan juga dapat meredam budaya tebang butuh yang kerap dilakukan kelompok tani hutan. Pengelola hutan berbasis rakyat masih gemar melakukan praktik tebang butuh akibat terdesak kebutuhan ekonomi.

 

Bahkan, petani HTR sering menjual kayu yang belum layak panen dengan diameter pohon di bawah 15 cm. Praktik tebang butuh ini sangat merugikan karena harga bahan baku kayu hanya dibanderol Rp 10.000?Rp 25.000 per batang .

 

Padahal, potensi harga kayu yang dijual ketika masuk masa panen jauh lebih tinggi. Kelompok tani hutan diproyeksi mampu memaksimalkan keuntungan tebang tunda yang diperkirakan Rp 12,48 miliar setiap 4 tahun sekali. (bas)

 

 

 

Sumber