Bank Jago tidak bisa Login

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

DEPOK - Kesiapan pemerintah dalam menentukan payung hukum yang jelas, akan memudahkan pelaksana Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP). Salah satu bukti suksesnya KPS adalah Pembangkit Listrik di Jawa Tengah (Jateng)."Faktor kesuksesan ini antara lain komitmen yang kuat dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK)," kata Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Badan kebijakan fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Freddy R Saragih, di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (11/10/2012).

 

Freddy mengatakan, faktor lain untuk menyukseskan PPP yakni kejelasan dasar hukum dan peraturan pelaksanaan PPP. Menurutnya, aturan penjaminan proyek infrastruktur tersebut dapat membuat investor percaya.

 

"Kesiapan proyek yang didasarkan pada international best pratices, menyebabkan proyek menjadi akuntabel, dan berhasil mengundang banyak partisipasi investor international," ujar Freddy.

 

Dia melanjutkan, international best practice ini dapat menghasilkan persaingan yang kompetitif, dan akhirnya berujung pada terciptanya harga proyek yang benar.

 

Sebelumnya, implementasi proyek PPP di Indonesia yang pertama berhasil ditenderkan dengan skema PPP adalah Proyek Pembangkit listrik Jawa Tengah. Pembangkit ini dengan 28x1.000 megawatt (mw) dengan nilai proyeknya Rp34 triliun.

 

Menurut Freddy, ini mempercepat Jawa Tengah dengan PPP bisa lebih cepat. "Sudah ada pemenangnya, nilainya Rp34 triliun," kata dia.

(mrt)

 

 

 

Sumber