Bitcoin Sudah Anjlok 30% Lebih, Saatnya Panik atau Serok?

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Inisiatif? pemerintah untuk memasukan butir usulan pembatasan belanja pegawai dalam rancangan revisi UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah disambut positif.?Selama ini dana transfer daerah dari pemerintah pusat proporsinya masih didominasi untuk belanja pegawai dan tren peningkatannya terus berlanjut. Rata-rata belanja pegawai selama 2007-2011 mencapai 48 persen, bahkan tidak sedikit daerah yang mencapai di atas 70 persen," kata anggota Komisi XI DPR RI? Kemal Azis Stamboel dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/10/2012).

 

Ini tentunya, lanjut dia, tidak sejalan dengan spirit otonomi daerah di mana dana perimbangan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.

 

Kemal menambahkan bahwa ruang fiskal APBN dari tahun ke tahun semakin terbatas. Selama lima tahun terakhir, rata-rata alokasi belanja tidak mengikat hanya sekira 21 persen.

 

?Dana perimbangan setiap tahunnya mencapai sekitar 28 persen dari total belanja negara. Angka ini adalah terbesar dibandingkan alokasi lainnya. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus optimal. Kalau ini juga habis untuk belanja rutin seperti belanja pegawai dan perjalanan dinas, ya tentunya sangat disayangkan,? jelasnya.

 

Politisi PKS ini mengingatkan pemerintah pusat untuk juga memperbaiki postur anggarannya,

 

?Komposisi belanja rutin yang mencapai lebih dari 70 persen per tahunnya juga harus ditata ulang. Jika tidak, pemerintah pusat tidak memberikan contoh yang baik kepada daerah dalam mengelola anggaran yang benar,? tutupnya. (wdi)

 

 

 

Sumber