Telegram @ChristopherWordsmith Buy LSD,Cocaine,Weed,Hash,MDMA,Xanax,Glocks,Percocet In Johannesburg SA

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemberian dukungan dana pemerintah, untuk tujuh ruas tol yang diajukan Badan Pengatur Jalan Tol dimungkinkan diberikan asalkan memenuhi syarat.

 

Menurutnya, pemberian dana dukungan atau viability gap funding itu, harus dilihat dari kelayakan proyek, dan urgensi kebutuhan masing-masing proyeknya. Jika dinilai mendesak, maka pemberian VGF bisa diprioritaskan.

 

"Salah satu syarat lainnya juga, harus ada kepastian ketersediaan APBN dan kemampuan daerah masing-masing," ujarnya di Jakarta, Senin (8/10/2012).

 

Karena itu, proyek tol yang diusulkan mendapat dana VGF itu, harus melalui studi kelayakan, untuk mengetahui kepastian nilai investasi, rencana pembangunan, jangka waktu konstruksi.

 

Selain itu, proyek juga dihimbau tidak terkendala dengan pembebasan tanah yang lamban, yang dapat menunda proses konstruksi. Sehingga berimbas pada meningkatnya nilai kebutuhan investasi.

 

Meski demikian, katanya, pemberian dana VGF belum dapat diberikan untuk proyek infrastruktur nasional, karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang VGF belum diterbitkan.

 

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga akan lebih memprioritaskan pemberian VGF untuk proyek pengelolaan air minum, karena menyangkut kebutuhan utama masyarakat.

 

Selain itu, sektor infrastruktur air minum umumnya masih kurang diminati oleh investor swasta, sehingga membutuhkan stimulus lebih banyak untuk menarik minat investasi swasta.

 

"Dibandingkan dengan infrastruktur sektor jalan tol, energi, dan transportasi, sektor air minum memang berpotensi lebih butuh VGF. Karena itu kita prioritaskan," tambahnya.(msb)

 

Ketujuh ruas itu yakni trans Sumatera, Medan-Binjai sepanjang 16,80 kilometer (Sumatera Utara), Palembang-Indralaya 58,50 kilometer (Sumatera Selatan), Pekanbaru-Kandis-Dumai 126 kilometer, (Kepulauan Riau), Kualanamu-Tebing Tinggi 40 kilometer (Sumatera Utara) dan Bakauheni-Terbanggi (Lampung) sepanjang 40 kilometer.

 

Kemudian dua ruas lainnya yaitu Menado-Bitung sepanjang 32 kilometer dan Samarinda-Balikpapan dengan panjang 99,02 kilometer.

 

Usulan pemberian dukungan karena ketujuh itu masuk dalam daftar bluebook proyek dengan skema public private partnership (PPP), yang rencananya akan ditawarkan mulai tahun depan.

 

Pemberian dukungan akan digunakan untuk membangun sebagian konstruksi proyek, agar meningkatkan tingkat kelayakan ketujuh ruas tol tersebut.(msb)

 

 

 

Sumber