Sinergi Kementan-TNI Salurkan 10 Ton Bahan Pangan ke Bener Meriah Aceh

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah berupaya mengurangi pinjaman Luar Negeri (LN) untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan peran perbankan dalam pembangunan infrastruktur.Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tri Widjajanto mengungkapkan, proyek yang akan mendapat penanganan dari Hutama Karya antara lain pembangunan lima ruas di Sumatera. Proyek ini, sebelumnya diwacanakan dari utang luar negeri, namun akan diberikan kepada Hutama Karya dengan biaya dari APBN.

 

Menurutnya, dengan adanya penyaluran kredit dari PT BNI (Persero) Tbk sebesar Rp3,95 triliun dirasa mampu meminimalisir pinjaman ke luar negeri. "Ini sebagai upaya meminimalisir pinjaman luar negeri," ujarnya kepada Okezone, di Gedung BNI, Jakarta, Senin (8/10/2012).

 

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebutkan, beberapa proyek yang akan mendapat penanganan dari Hutama Karya yang sebelumnya diwacanakan dari utang luar negeri, akan diberikan kepada Hutama Karya dengan biaya dari APBN. "Seandainya nanti itu disetujui, maka keinginan Presiden untuk mengurangi utang luar negeri itu terealisasi," ungkap Dahlan.

 

Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2013, pemerintah berencana untuk menarik pinjaman luar negeri untuk pembiayaan sejumlah kegiatan prioritas maupun proyek yang ditargetkan sebesar Rp39,4 triliun. Proyek prioritas antara lain infrastruktur dan energi.

 

Proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman senilai Rp39,4 triliun tersebut antara lain kegiatan prioritas di Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp29,2 triliun, kegiatan yang diterus hibahkan kepada pemerintah daerah Rp3,2 triliun dan penerusan pinjaman kepada pemda maupun BUMN Rp6,9 triliun.

 

Bila skenario itu berjalan, pemerintah menargetkan pemangkasan pinjaman luar negeri sebesar Rp19,5 triliun pada 2013.

(mrt)

 

 

 

Sumber