Aturan Terbaru Bawa Power Bank di Kereta Api dan Pesawat

[Parno Pemilik Lapak 0]

MEDAN: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendesak pemerintah turun tangan membeli buah sawit petani kecil dengan menggunakan dana hasil pungutan bea keluar (BK) ekspor sawit.

 

Ketua Apkasindo Anizar Simanjuntak menegaskan untuk menahan harga tandan buah segar (TBS) tidak turun terlalu dalam, sebaiknya pemerintah turun tangan dengan menggunakan kewenangannya membeli buah sawit rakyat dengan menggunakan dana yang dikuumpul selama ini lewat bea keluar crude palm oil (CPO).

 

?Apkasindo memperkirakan sejak pajak ekspor hingga bea keluar CPO diterapkan puluhan tahun lalu dana yang sudah disedot pemerintah dari CPO mencapai Rp80 triliun. Sebaiknya dana tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas harga TBS ditingkat petani, sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga,? ujarnya kepada Bisnis di Medan, Kamis (4/10/201).

 

Menurut dia, tugas untuk membeli TBS petani diberikan kepada BUMN perkebunan yang dananya bersumber dari pemerintah. Dengan demikian harga TBS yang kini sudah mencapai Rp600 per kilogram ditingkat petani bisa diangat menjadi Rp1.000 per kilogram.

 

?Kalau harga TBS Rp1.000 per kilogram para petani masih bisa bertahan hidup dan mampu mengusahai kebunnya. Akan tetapi kalau harga sawit sudah sampaia Rp600 ke bawah, petani sawit sudah tidak bisa berbuat dan terpaksa menelantarkan kebunnya,? kata dia.

 

Jalan keluar lainnya, kata dia, pemerintah membangun pabrik kelapa sawit (PKS) berkapasitas 30 ton TBS per tahun di sentra-sentra produksi yang belum memiliki pabrik dengan menggunakan dana dari bea keluar CPO.

 

?Lalu pengololaan PKS tersebut diserahkan kepada koperasi petani, sehingga para petani tidak selalu menjadi santapan pedagang pengumpul. Petani sudah tidak menjual TBS lagi, tapi sudah menjual dalam bentuk CPO.

 

Sementara itu, Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan agar BUMN perkebunan segera masuk ke industri hilir seperti oleokimia.

 

?Selama ini yang baru terdengar adalah rencana membangun pabrik oleokimia. Namun, dilapangan realisasinya belum ada sampai sekarang ini,? tuturnya.

 

Selain membangun pabrik olekimia, kata dia, pemerintah juga sudah harus mendorong BUMN perkebunan membangun indutri hilir CPO lainnya, sehingga jika terjadi kelebihan pasok CPO seperti sekarang ini bisa diserap dengan mengolahnya menjadi barang jadi.

 

Sampai saat ini, kata dia, kapasitas produksi oleokimia nasional yang menggunakan bahan baku CPO baru sekitar 2,2 juta ton per tahun. Padahal, lanjutnya, perkiraan produksi CPO Indonesia tahun ini sebanyak 25 juta ton.

 

Kalau dihitung, kata dia, produksi CPO Indonesia baru bisa diserap di dalam negeri sekitar 10 juta ton masing-masing untuk oleokimia dan minyak goreng, dan sabun. ?Sisanya diekspor dalam bentuk CPO,? tuturnya.

 

Kalau harga CPO jatuh seperti sekrang ini (sekitar US$832 per ton dari Rp1.100 awal tahun ini), industri hilir yang sudah beroperasi di Indonesia mampu menyerap kelebihan pasok CPO.

 

?Berikanlah kemudahan kepada investor untuk membangun industri hilir CPO, misalnya, dengan memberikan pembebasan pajak selama bebera tahun sebagai perangsang untuk masuk ke industri hilir,? tandasnya. (sut)

 

 

 

Sumber