Tak Lagi Dikenai BBNKB, Ada Ketentuan Baru soal Kendaraan Hibah di DKI

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Selaku tuan rumah pertemuan Kelompok Kerja Pembangunan G20 di Bali pada 3-5 Oktober 2012, Indonesia diharapkan dapat memainkan perannya dalam mengusahakan kepentingan nasional dan kepentingan negara-negara miskin dan berkembang.

 

?Keanggotaan dan peranan aktif Indonesia dalam G20 merupakan kesempatan besar, tapi Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonominya agar masalah-masalah nasional dapat dipecahkan melalui kesempatan global dalam forum G20,? kata International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dalam keterangan press yang dirilis Kamkis ?(4/10/2012).

 

Forum sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu mengatakan isu pembangunan yang dibahas G20 dimaksudkan untuk mendorong negara-negara miskin dan berkembang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memperkuat keseimbangan pembangunan global.

 

Namun, menurut forum yang dipimpin oleh Sugeng Bahagijo itu, tuntutan dan kepentingan negara-negara tersebut belum terakomodasi dalam tiga pertemuan G20 terakhir, yakni pertemuan di Seoul, Canes, dan Los Cabos.

 

Tuntuntan-tuntutan tersebut meliputi dukungan pendanaan bagi pembangunan di negara-negara miaskin dan berkembang, peningkatan kapasitasn melalui penelitian bersama, dan transfer teknologi.

 

Sejauh ini, INFID melihat agenda pembangunan yang dibahas G20 cenderung hanya memberi jalan bagi sektor bisnis melalui skema lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

 

INFID memaparkan sejumlah catatan yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia dalam pertemuan tersebut, yakni hubungan antara negara maju dengan negara miskin, status sumber daya alam yang memegang hajat hidup orang banyak, harmonisasi agenda pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan yang inklusif.

 

Kerjasama pembangunan antara negara-negara maju dengan negara-negara miskin dan berkembang perlu ditingkatkan. Alih-alih mentransfer dana ke negara miskin, selama ini negara maju banyak diuntungkan oleh perpajakan yang lemah di negara-negara miskin.

 

Sumber daya alam yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air dan pangan, harus diperlakukan sebagai hak, bukan semata-mata komoditas komersial. ?Pemerintah diharapkan mendorong pemenuhan hak tersebut,? kata INFID.

 

Negara-negara G20 juga diharapkan mendorong harmoniasasi sembilan pilar agenda pembangunan yang dibahas yakni infrastruktur, sumber daya manusia, perdagangan, investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, pertumbuhan, mobiliasi sumber daya domestik, dan transfer pengetahuan.

 

?Pembangunan infrastruktur juga harus diharmonisasikan dengan tuntutan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, komitmen terkait perubahan iklim, serta ketersediaan lahan untuk pertanian,? kata INFID.

 

Pemerintah juga diharapkan dapat menerapkan pembangunan yang inklusif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat sipil, sehingga agenda pemerintah menjaga agenda bersama.

 

Selain itu, masyarakat sipil yang tergabung dalam INFID mengharapkan pemerintah Indonesia lebih aktif mendorong isu-isu pembangunan yang berbasis kepada hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup. (sut)

 

 

 

Sumber