Telegram @ChristopherWordsmith Buy LSD,Cocaine,Weed,Hash,MDMA,Xanax,Glocks,Percocet In Johannesburg SA

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Anggaran perjalanan dinas (Perdin) yang dimasukkan ke dalam belanja barang lebih rawan terjadi penyimpangan karena lebih sulit dipantau.

 

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri menyarankan pemerintah agar memunculkan mata anggaran tersendiri untuk Perdin supaya kegiatan pengontrolan dan penilaian lebih mudah.

 

?DPR sendiri tidak tahu, berapa sebenarnya pengajuan Perdin. Baru ketahuan kalau disuruh mengumpulkan,? ungkap Hasan dalam press conference di DPR, Selasa (2/10).

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPK Hadi Poernomo memaparkan 259 kasus penyimpangan Perdin sepanjang semester I/2012. Dia menambahkan penyimpangan Perdin itu telah merugikan negara senilai Rp77 miliar.

 

Hadi memaparkan ke-259 kasus itu terdiri dari perjalanan dinas fiktif sebanyak 86 kasus dan perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 173 kasus. Perjalanan dinas fiktif, tambahnya, telah merugikan negara sebanyak Rp40,13 miliar dan perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak Rp36,87 miliar.

 

Hasan mengatakan pengaruh yang signifikan untuk menekan penyimpangan Perdin harus berasal dari pengawasan internal. ?Atasan langsungnya tidak mengawasi dengan baik,? ujarnya.

 

Dia meyakini penyimpangan Perdin paling banyak terjadi di daerah. ?Di tingkat daerah relatif lebih lemah sistemnya,? katanya.

 

Menurutnya, kelemahan sistem itu tercermin dari penerapan metode lump sum daripada metode at cost untuk pembiayaan Perdin.

 

Pembiayaan dengan metode lump sum diberikan sekaligus berdasarkan plafon tertinggi, berbeda dengan pembiayaan dengan metode at cost yang diberikan berdasarkan pengeluaran riil. (sut)?

 

 

 

Sumber