Video: Selat Hormuz Panas, Emiten Prajogo (TPIA) Umumkan Force Majeure

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Wakil Presiden mengingatkan agar penataan kota besar mendesak dilakukan, karena saat ini separuh penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.

 

Menurut Boediono, pergeseran hidup ke arah? diperkotaan akan terus berlanjut. Pada 2025 mendatang, lanjutnya, jumlah warga Indonesia yang tinggal diperkotaan akan mencapai 2/3 dari total jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 280 juta jiwa.

 

"Kalau perencanannya tidak baik, dan tidak ditata dengan benar, bisa jadi perkotaan di Indonesia semakin amburadul," ujarnya pada peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) 2012, di Istana Wapres ?hari ini (Senin 1/10/2012).

 

HHD dipelopori oleh United Nations Habitat atau Badan PBB untuk urusan tempat tinggal manusia. Peringatan ini untuk mengingatkan mengenai pentingnya perencanaan suatu kota, karena kota yang tidak terencana akan mengakibatkan pembangunan yang kacau.

 

Boediono mengakui di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, semakin banyak kota berkembang yang kurang layak dan tidak memadai lagi bagi masyarakat.

 

"Banyak kota yang tidak mampu memberikan kualitas hidup kurang memadai akibat penataan kota yang buruk," katanya.

 

Menurut Wapres, untuk menciptakan kota padat yang nyaman diperlukan perencanaan yang baik, konsisten dan berkelanjutan. Kota tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan, namun juga punya tujuan ganda yaitu memberi kehidupan yang bermartabat.

 

Boediono mengatakan beberapa pusat kegiatan ekonomi di kota besar Indonesia juga harus digeser atau dipindah. Sebab, selama ini pusat kegiatan ekonomi itu menjadi magnet urbanisasi.

 

"Pusat bisnis ibaratnya gula yang selalu dikerubutin semut. Maka agar tidak menumpuk dan amburadul, sebaran gulanya harus ditata dengan baik," kata Boediono.

 

Boediono melanjutkan untuk? membereskan suatu perkotaan yang telanjur amburadul, bisa dipikirkan suatu moratorium kegiatan ekonomi yang terus menumpuk. Ini terkait dengan pembangunan infrastruktur baru dan pemilihan lokasi baru sehingga bisa memindahkan kegiatan ekonomi dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya jalan akses baru, air bersih maupun sanitasi.

 

"Akan sangat baik bila semua hal ini bisa disinkronkan dan menjadi satu dalam rencana aksi bersama," kata Wapres.

 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan kawasan kumuh di Indonesia saat ini tercatat sekitar 23% dan laju pertumbuhan urbanisasi sekitar 1,7% per tahun. Menurut Djoko, wilayah kumuh di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan India yang terctaat 29% dan Thailand 27%.

 

"Meskipun demikian akses air minum dan sanitasi masih perlu ditingkatkan," kata Djoko. (sut)

 

 

 

Sumber