Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Pelaku industri kertas nasional mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku kertas bekas (recovered paper) karena ketatnya regulasi impor sehingga harus melalui proses verifikasi yang rumit dan mahal.Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39/2009 tentang Ketentuan Impor Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mensyaratkan seluruh impor kertas bekas harus melalui proses Verifikasi Penelusuran Teknik Impor (VPTI) serta melibatkan kerja sama operasional Sucofindo-Surveyor Indonesia (KSO-SCSI).

 

Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Misbahul Huda mengatakan pemerintah menerapkan totally inspection sebagai reaksi kasus impor scrap (besi tua) baja yang terjadi awal tahun ini. Sehingga, menimbulkan peningkatan harga letter of shipment (LS) meningkat dari USD60 menjadi USD385-USD1.400.

 

Menurutnya, apabila proses produksi terganggu dalam waktu yang lama, maka dikhawatirkan bakal menyebabkan tutupnya 19 industri pengguna kertas bekas yang mempekerjakan 23 ribu karyawan.

 

Dia menjelaskan, ketika biaya VPTI sudah mencapai dua persen dari nilai barang, maka efek dominonya adalah harga bahan baku bisa naik hingga lebih dari 25 persen.

 

"Tidak bisa disamakan dengan baja. Koran bekas kan dikumpulkan jadi kecil kemungkinannya terkontaminasi," kata Misbahul dala jumpa pers di Jakarta, Rabu (26/9/2012).

 

Ketua Komisi Kertas APKI Johan Gunawan menambahkan, apabila bahan baku naik 25 persen, maka harga jual juga akan ikut naik, namun sulit untuk mengetahui berapa kenaikan pastinya.

 

"Sudah dua bulan ini harga kertas kemasan dan koran naik 20-30 persen," komentarnya.

 

Lebih lanjut Misbahul mengatakan, kasus tersebut juga bisa menyebabkan semakin banyaknya kertas kemasan impor di dalam negeri. Bahkan, tegasnya, negara bisa kehilangan devisa hingga USD350 juta.

 

APKI mencatat, kebutuhan kertas bekas dalam negeri saat ini mencapai 6 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekira 4,5 juta ton digunakan untuk industri kemasan dan sisanya 1,5 juta ton untuk industri koran.

 

"Sekira 70-80 persen, kertas bekas diimpor sebagian besar dari Eropa dan Amerika," ucapnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua APKI Suhendra Wiriadinata mengatakan, APKI telah membahas kasus tersebut dengan pihak KSO-SCSI dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

 

Di negara-negara lain, kata dia, industri kertasnya justru mampu bersaing karena tidak memberlakukan peraturan seperti di Indonesia.

 

Direktur Eksekutif APKI Liana Bratasida mengusulkan agar pemerintah menunda mekanisme dan prosedur VPTI baru sertta menerapkan kembali prosedur lama sampai batas waktu enam bulan. Selain itu, pihaknya juga berharap agar pemerintah bisa mengkaji ulang Permendag Nomor 39/2009.

 

"Kami mengusulkan agar kertas bekas dapat dikeluarkan atau dikeluarkan dari listing? permendag tersebut karena kertas bukan limbah," tandasnya. (gna) (Sandra Karina/Koran SI/rhs)

 

 

 

Sumber