Sepanjang 2025, PHE Gelar 831 CSR se-Indonesia

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Perdagangan tetap mengkaji kemungkinan penerapan harga dasar kedelai kendati tim revitalisasi Bulog merekomendasikan tak perlu ada harga pembelian pemerintah atau HPP untuk komoditas itu.

 

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Gunaryo mengemukakan mekanisme harga dasar kedelai kemungkinan akan diterapkan seperti harga patokan petani (HPP) gula yang dievaluasi berdasarkan pencapaian rendemen.

 

Jika rendemen tebu naik, maka HPP dinaikkan, sedangkan jika rendemen turun, maka HPP diturunkan.

 

Sebagaimana disebutkan dalam Permendag No 28/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal 2012, jika rata-rata rendemen nasional di bawah 8%, maka HPP dapat diturunkan.

 

"Klausul yang seperti itu sehingga kita tidak dituntut untuk setiap tahun naik. Boleh naik, tapi harus ada penyeimbangnya berupa kenaikan rendemen," katanya, Senin (24/9/2012).

 

Namun, Gunaryo tak menyebutkan secara spesifik instrumen apa yang dipakai untuk mengevaluasi penetapan harga dasar kedelai. Disinggung apakah produktivitas yang digunakan untuk mengevaluasi, dia enggan menjawab.

 

Dia hanya mengatakan mekanisme itu dipersiapkan untuk meningkatkan minat petani menanam kedelai agar produksi bahan baku tempe itu meningkat.

 

"Nah, itu nanti kita inikan (diskusikan). Mekanisme yang kira-kira seperti gula itu yang kita akan coba. Atau bagaimana, ini sedang dalam pembahasan," ujarnya. (ra)

 

 

 

Sumber