Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: okezone)

 

 

 

MEDAN - Pemerintah Malaysia bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat kerjasama pasar waralaba antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Malaysia pun mengaku siap membuka pasar francishe-nya secara luas bagi pengusaha-pengusaha Sumatera Utara.Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Penggunaan Malaysia Ismail Sabri mengatakan Indonesia merupakan pasar waralaba terbesar bagi Malaysia, sehingga sudah sewajarnya pula Malaysia membuka pintu seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia, khususnya Sumatera Utara.

 

Ia menyebutkan, penekanan-penekanan pada kerjasama waralaba di sektor makanan menjadi sangat potensial untuk dikembangkan antara kedua negara. Karena pada dasarnya, antara Malaysia dan Indonesia mengalami kesamaan budaya konsumsi, sehingga penerapan bisnis makanan akan menjadi sangat mudah.

 

"Kita sudah menjalin kerjasama dengan China, India maupun Timur Tengah. Tapi kita harus akui jika Indonesia merupakan pasar waralaba terbesar kita. Sehingga sudah seharusnya kita juga membuka pangsa pasar franchise kita untuk pebisnis asal Indonesia," tegasnya, saat Franchise Business Forum, di Hotel Garuda Plaza, Medan, Sabtu (22/9/2012).

 

Ismail mengatakan, saat ini infrastruktur bisnis franchise di Malaysia terbilang sangat mapan untuk membantu pengusaha di Sumatera Utara yang hendak berekspansi melalui franchise di Malaysia.

 

"Kita sudah punya lembaga-lembaga yang secara spesifik dapat membantu pengusaha Indonesia. Mulai dari perizinan, kepelatihan hingga pendanaan. Kita juga memiliki lembaga pendanaan pemberi kredit franchise yang juga bisa dinikmati pebisnis dari Sumut," ungkapnya.

 

Pemerintah Malaysia pun menjamin kepastian berusaha di bidang franchise. Karena saat ini telah ada undang-undang khusus di Malaysia, yang mengatur terkait bisnis franchise.

 

"Pebisnis dari Sumatera Utara tak perlu risau. Kami di Malaysia mengatur franchise ini secara komprehensif dan berpenjaminan. Tidak ada perubahan kebijakan secara mendasar meski pejabat di kementrian hingga instansi terkait bisnis ini. Semuanya telah diatur secara pasti dalam undang-undang tersebut," tutupnya. (ade)

 

 

 

Sumber