Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah sedang menyusun paket kebijakan fiskal untuk mendorong pengembangan industri pengolahan bahan baku penolong di Tanah Air guna mengurangi ketergantungan terhadap impor intermediate goods.

 

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan arus modal asing langsung (foreign direct investment) yang masuk ke Indonesia saat ini banyak yang mengarah ke industri hilir.

 

Namun, imbuhnya, pemerintah bukan hanya ingin mengembangkan industri hilir, tapi juga industri perantara guna mengurangi ketergantungan industri dalam negeri terhadap importasi barang baku penolong.

 

"FDI sekarang memang masuknya lebih banyak ke hilir. Kita justru tidak mau hanya ke hilir, tapi juga masuk ke intermediate goods," kata Bambang di sela acara Indonesia Investment Forum, Senin (17/9/2012).

 

Menurutnya, pemerintah tengah menggodok paket kebijakan yang mendorong peningkatan industri perantara di Indonesia. Sayangnya, Bambang enggan memaparkan secara rinci bentuk paket kebijakan yang tengah di susun pemerintah.

 

"Kita baru mau bikin paket kebijakan yang mendorong intermediate goods terutama. Nanti kalau sudah clear diumumkan," ujarnya.

 

Bambang mengatakan dalam menghadapi melemahnya permintaan dunia seiring krisis Eropa yang menyebabkan kinerja ekspor melambat dan transaksi berjalan membentuk defisit, pemerintah harus memiliki kebijakan fiskal yang kuat untuk membuat sektor industri menjadi lebih 'sehat'.

 

"Jadi memang kita harus punya kebijakan fiskal yang kuat agar sektor industri lebih sehat, bisa ekspor barang olahan lebih banyak dan mengurangi impor barang modal/ barang baku penolong. Kami pikir itu resep bagaimana kita menghadapi current account defisit dalam jangka menengah," ungkapnya.

?

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan di sisi fiskal, pemerintah tidak menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk membendung impor.

 

Untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan, katanya, pemerintah terus mengupayakan reformasi struktural dan mengimbau semua sektor melakukan review. Di sektor pertanian, misalnya apabila pemerintah mampu mewujudkan swasembada, kegiatan impor otomatis akan berkurang.

 

"Yang ada sekarang kita ingin meyakinkan semua sektor, industri, pertanian dan lainnya mereview sektornya, sehingga kebijakan terkait impor akan efektif. Itu sudah dikoordinasikan secara harmonis, tapi ini tidak bisa langsung, perlu waktu," ujarnya.

 

Agus juga menekankan pentingnya arus investasi masuk ke Indonesia. Pasalnya, masuknya investasi dapat menjadi penyeimbang kecenderungan defisit pada neraca perdagangan dan neraca jasa akibat melemahnya ekspor serta tingginya impor dan repatriasi.

 

"Investasi harus terus masuk ke Indonesia dan akhirnya semua bisa menjadi balance dari kecenderungan negatif di service [neraca jasa],"ujarnya. (bas)

 

 

 

Sumber