97 Pinjol di RI Terlibat Kartel, Ini Respons OJK

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan harga gas industri sebesar 50 persen dan masuknya lifting gas dalam RAPBN 2013  seharusnya mampu memberikan dukungan penerimaan negara yang lebih tinggi."Mulai RAPBN 2013, pemerintah menggunakan lifting gas sebagai salah satu basis perhitungan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam selain minyak mentah. Oleh karenanya dengan kenaikan harga gas ini seharusnya mampu memberikan dukungan penerimaan negara yang lebih tinggi," ujar anggota DPR RI Komisi VII Rofi Munawar dalam siaran pers, Selasa (4/9/2012).

 

Rofi menjelaskan, penetapan harga tersebut harus mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri, kesinambungan penyediaan dan pendistribusian gas bumi, dan tingkat keekonomian dengan margin yang wajar.

 

"Kenaikan harga gas ini akan berdampak pada pertumbuhan industri dan perkembangan energi nasional. Diperkirakan, kebutuhan gas bumi domestik untuk transportasi umum pada 2013 diperkirakan mencapai 44,4 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 2014 sebesar 84,2 MMSCFD," tambah dia.

 

Selain itu, kebutuhan gas untuk diversifikasi BBM ke CNG pada tahun ini sebesar 35,5 MMSCFD. Sementara di Pulau Jawa, dibutuhkan 33,3 MMSCFD dan Sumatera 2,2 MMSCFD. Alokasi gas tersebut diperoleh dari PT Pertamina EP, Medco E&P Indonesia, PT PHE ONWJ, PT PGN, JOB Talisman-Jambi Merang, PT PHE WMO, Santos (Madura Offshore) Pty Ltd dan PT Pembangunan Palembang Jaya.

 

"Untuk 2013 saja PLN membutuhkan pasokan gas sebesar 22,12 persen. Diperkirakan alokasinya akan semakin besar ke depan jika sejumlah proyek 10 ribu megawatt (mw) tahap II mulai beroperasi 2013 oleh pemerintah," papar Rofi.

 

Kenaikan gas ini, dijelaskannya, merupakan buntut dari melonjaknya harga gas dari dua pemasok di industri hulu. Mereka adalah Conoco Philips yang menaikan harga sebesar 203 persen menjadi USD 5,6 per MMBTU dan Pertamina Pagardewa naik 141 persen menjadi USD 5,5 per MMBTU. Keduanya merupakan pemasok 85 persen untuk kawasan vital Jawa bagian barat. (gna)

(rhs)

 

 

 

Sumber